Trump Sebut CHIPS Act ‘Kejahatan’, Pemotongan Dana Tak Mudah!

Presiden Donald Trump baru-baru ini mengungkapkan pandangannya yang kontroversial terhadap Undang-Undang CHIPS senilai $52,7 miliar dalam alamatnya kepada Kongres. Ia menyebut undang-undang ini sebagai "hal yang sangat mengerikan" dan meminta Pembicara Dewan Perwakilan Rakyat, Mike Johnson, untuk "menghapus" undang-undang tersebut, serta menyarankan agar dana yang masih ada digunakan untuk mengurangi utang atau untuk alasan lain yang diinginkan. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak karena Departemen Perdagangan sudah mengalokasikan atau membayarkan sekitar $36 miliar dari dana terkait undang-undang ini untuk berbagai proyek di seluruh negeri.

Meskipun komentar Trump mencetuskan kekhawatiran, sumber yang akrab dengan Undang-Undang CHIPS mengindikasikan bahwa pernyataannya bersifat spontan dan saat ini tidak ada rencana untuk mencabut undang-undang bipartisan yang ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden pada tahun 2022. Lebih lanjut, proposal anggaran saat ini tidak mencakup informasi yang menunjukkan bahwa Undang-Undang CHIPS dalam bahaya dicabut. Selain itu, tidak ada dorongan politik yang cukup untuk melakukan hal tersebut.

Undang-Undang CHIPS ditetapkan sebagai respons terhadap kekurangan chip selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mengembalikan manufaktur chip ke Amerika Serikat, yang saat ini hanya menyuplai sekitar 10% dari total produksi chip dunia, menurut National Institute of Standards and Technology. Mengembalikan manufaktur chip ke dalam negeri diharapkan dapat mengatasi ketergantungan pada pasokan luar negeri yang rentan terhadap gangguan akibat bencana alam, perang, atau situasi darurat lainnya.

Berikut beberapa poin penting terkait reaksi dan implikasi dari pernyataan Trump mengenai Undang-Undang CHIPS:

1. Komitmen terhadap Rencana Pabrikan: Trump juga merujuk pada rencana Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) yang akan menginvestasikan $165 miliar untuk membangun fasilitas chip baru di Arizona, yang sebesar $6,6 miliar di antaranya akan berasal dari hibah melalui Undang-Undang CHIPS.

2. Keberlanjutan Undang-Undang: Membatalkan Undang-Undang CHIPS akan memerlukan tindakan Kongres. Meskipun Partai Republik memiliki mayoritas di kedua majelis, jumlahnya tipis dan senator serta perwakilan dari negara bagian yang diuntungkan oleh undang-undang tersebut harus mempertimbangkan secara serius beban politik untuk mencabut sebuah undang-undang yang menciptakan lapangan kerja baru bagi konstituennya.

3. Isu Pengeluaran Pemerintah: Pernyataan Trump mengenai penghapusan Undang-Undang CHIPS muncul di tengah administrasinya yang sedang berupaya mengurangi pengeluaran pemerintah melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Ini menunjukkan tekanan yang dihadapi untuk memangkas anggaran Federal di berbagai sektor.

4. Strategi Tariff: Trump sebelumnya telah mempertimbangkan ide untuk mengenakan tarif pada semikonduktor yang diproduksi di luar negeri sebagai cara untuk mendorong perusahaan membawa kembali manufaktur ke AS. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih proteksionis seiring dengan upaya untuk memperkuat industri domestik.

5. Produksi dan Ketahanan Pasokan: Sebuah laporan dari Asosiasi Industri Semikonduktor pada tahun 2020 menyebutkan bahwa 75% fasilitas fabrikasi chip modern dunia berada di Asia Tenggara. Membangun kembali kapasitas produksi di Amerika Serikat dapat meningkatkan ketahanan pasokan dan memastikan ketersediaan semikonduktor di masa depan.

Dengan komentar Trump yang diperhitungkan dengan cermat namun bersifat improvisasi, masa depan Undang-Undang CHIPS tetap berada di persimpangan jalan. Meskipun ada tantangan, banyak pihak masih yakin bahwa undang-undang ini akan bertahan di tengah arus politik yang bergejolak dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat industri chip domestik.