CASN dan PPPK Tuntut Keadilan: Aksi Demo Nasib Kami Dipertaruhkan!

Sejumlah calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memprotes penundaan pengangkatan mereka dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR hari ini, Senin (10/3/2025). Aksi ini terpaksa dilaksanakan karena dampak penundaan tersebut yang dinilai sangat merugikan bagi nasib sekitar 4 juta calon ASN di seluruh Indonesia. Polres Jakarta Pusat mengerahkan lebih dari 800 personel guna mengamankan jalannya demonstrasi yang berlangsung di beberapa titik lokasi strategis.

Dalam pantauan, aksi demonstrasi ini dilaksanakan di tiga lokasi utama yaitu DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Istana Negara. Poster yang beredar di media sosial memuat pesan tegas, “Nasib 4 Juta CASN/PPPK Dipertaruhkan!” Menurut informasi, para demonstran mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penundaan pengangkatan CASN dan PPPK yang telah diumumkan sebelumnya.

Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah agar Menpan RB mencabut surat edaran mengenai penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan PPPK untuk tahun 2024. Penundaan ini sangat disayangkan oleh banyak calon ASN, terutama bagi mereka yang telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat sebagai ASN. “Kami sudah resign dari pekerjaan kami karena dinyatakan lolos tes. Sekarang, setelah Anda putuskan untuk menunda, kami tidak tahu harus bagaimana,” kata salah satu peserta demonstrasi.

Dari berbagai komentar yang muncul di media sosial, tampak bahwa banyak dari mereka yang merasa kecewa dan terjebak dalam situasi sulit akibat keputusan ini. Beberapa warganet menyoroti dampak negatif dari kebijakan ini, menyebutnya sebagai keputusan sepihak yang justru menambah pengangguran. “Kebijakan sepihak yang kalian buat bukan hanya berdampak pada satu dua orang saja, tapi ratusan ribu orang,” tulis salah seorang pengguna media sosial. “Kami sudah berhenti dari pekerjaan dengan harapan akan diangkat, tetapi malah diundur seenaknya.”

Dari keterangan yang diperoleh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS yang rencananya dilakukan pada bulan Maret kini diundur hingga bulan Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK yang semula dijadwalkan pada Oktober 2025 juga terpaksa diundur menjadi Maret 2026. Keputusan pemerintah ini menjadi penyebab utama aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini.

Sebagai bagian dari tuntutan mereka, para demonstran juga menyuarakan pentingnya hak-hak mereka sebagai pegawai di sektor publik. “Kami punya hak-hak sebagaimana pekerja lainnya. Saat kami mundur dari pekerjaan, penghasilan kami dari mana? Banyak yang malah semakin lama menganggur,” ujar peserta aksi lain, menambahkan bahwa mereka butuh kepastian dalam hal kompensasi selama masa penundaan ini.

Demonstrasi ini menjadi sorotan media dan publik, dan tampaknya menyoroti ketidakpuasan banyak pihak terhadap kebijakan pemenuhan tenaga kerja di sektor publik. Seiring berjalannya waktu, tuntutan akan keadilan bagi CASN dan PPPK seakan semakin mendesak. Mereka berharap, melalui aksi ini, pemerintah bisa segera mendengar suara mereka dan memberikan solusi yang adil serta konkret untuk mengatasi situasi yang mereka hadapi.

Dalam benak para peserta aksi, harapan akan keadilan dan kepastian masa depan di sektor publik terus bergema, dan mereka berharap, aksi ini dapat menjadi titik balik untuk perubahan yang lebih baik bagi semua calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah di Indonesia.