5 Contoh Kebijakan Fiskal yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, dengan tujuan utama menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang. Pemanfaatan kebijakan fiskal di Indonesia mencerminkan usaha pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi yang terjadi. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan di Indonesia serta beberapa aspek terkait kebijakan tersebut.

Contoh Kebijakan Fiskal yang Berlaku di Indonesia

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yang menunjukkan berbagai pendekatan dalam menghadapi tantangan ekonomi:

• **Program Amnesti Pajak (2017)**
  Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo meluncurkan program Amnesti Pajak untuk mengatasi tingginya angka penunggakan pajak serta banyaknya warga yang tidak melaporkan kekayaan mereka. Program ini memberikan kesempatan untuk menghapus pajak yang terutang dengan pengurangan sanksi administratif. Hasil dari program ini meningkatkan pendapatan negara hingga 15,22 triliun rupiah.
• **Relaksasi Pajak (2020-2021)**
  Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan relaksasi pajak. Kebijakan ini ditujukan untuk merangsang pengeluaran konsumen dan mendukung perekonomian yang melambat.
• **Subsidi Bahan Bakar**
  Kebijakan untuk memberikan subsidi pada gas dan BBM adalah langkah pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga. Subsidi ini bertujuan untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau, sehingga dapat membantu kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat.

Apa Itu Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal didefinisikan sebagai pengaturan yang dilakukan pemerintah terkait pajak, penerimaan alternatif, utang-piutang, serta pengeluaran. Kebijakan ini memiliki tujuan strategis, antara lain untuk menciptakan keseimbangan ekonomi, mendukung pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja. Secara sederhana, kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang stabil dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kementerian Keuangan, bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan fiskal ini. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah bisa melakukan penyesuaian terhadap struktur pajak yang menjadi sumber utama pendapatan negara.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Terdapat berbagai tujuan yang mendasari penerapan kebijakan fiskal di Indonesia, di antaranya:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan dan pendidikan. Hal ini penting untuk mengurangi pengangguran dan menyediakan tenaga kerja yang terampil bagi industri.

2. Mengendalikan Stabilitas Harga

Pemerintah mengimplementasikan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi dan memastikan harga barang tetap terjangkau. Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

3. Menjaga serta Mengembangkan Perekonomian Negara

Tujuan ini mencakup upaya untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan inovasi untuk mendorong daya saing negara.

4. Terwujudnya Keadilan Sosial

Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil, seperti melalui program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Mendorong Laju Investasi

Perekonomian yang stabil sebagai hasil dari kebijakan fiskal yang baik dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi. Hal ini berujung pada peningkatan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang terjadi.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

1. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi makro dalam jangka panjang. Contohnya termasuk pemberian beasiswa dan pendanaan untuk inovasi.

2. Kebijakan Fiskal Disengaja

Penerapan kebijakan ini biasanya dilakukan saat menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, seperti pandemi. Misalnya, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan saat COVID-19.

3. Kebijakan Fiskal Tidak Disengaja

Kebijakan ini mencakup pengaturan yang tidak direncanakan, seperti penetapan harga eceran tertinggi untuk melindungi konsumen.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Beberapa instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal meliputi:

1. Pajak

Pajak menjadi instrumen utama dalam pengaturan kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

2. Obligasi Publik

Obligasi publik adalah instrumen utang yang dikeluarkan pemerintah untuk mendapat dana dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat berinvestasi dalam obligasi yang memberikan bunga.

3. Pengeluaran Belanja

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur belanja negara sesuai kebutuhan. Penundaan atau pengurangan anggaran dapat dilakukan ketika kondisi ekonomi mengharuskan.

Perbedaan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter menjadi dua alat yang digunakan pemerintah untuk mengelola ekonomi. Namun, ada beberapa perbedaan penting di antara keduanya:

• **Pengambilan Keputusan**
  Kebijakan fiskal dikelola oleh Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter berada di bawah wewenang Bank Indonesia.
• **Tujuan**
  Kebijakan fiskal fokus pada pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, sementara kebijakan moneter berorientasi pada pengendalian jumlah uang yang beredar.

Pentingnya kedua kebijakan ini dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dapat dilihat dari interaksi dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dalam merespons tantangan ekonomi yang dihadapi.