Di tengah kegaduhan yang melanda Republik Demokratik Kongo, kelompok pemberontak M23 telah mengambil alih dua kota terbesar di wilayah timur negara ini, menyebabkan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Di balik pemberontakan ini terdapat klaim bahwa etnis Tutsi yang tinggal di Kongo mengalami penganiayaan, namun situasi ini menjadi sangat kompleks karena melibatkan sejarah panjang diskriminasi, konflik, dan keresahan masyarakat.
Menurut penelitian, ratusan ribu Tutsi tinggal di Kongo, meskipun tidak ada estimasi resmi tentang jumlah mereka. Banyak dari mereka tidak mendukung tindakan M23, yang dianggap memperjuangkan kepentingan tertentu atas nama mereka. Penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap Tutsi dan sub-kelompok Banyamulenge, yang terkonsentrasi di provinsi South Kivu, telah berlangsung selama beberapa dekade. Jenis diskriminasi ini termasuk pembunuhan berdarah, diskriminasi di tempat kerja, serta ujaran kebencian yang dilancarkan oleh para politisi.
Akar dari diskriminasi ini berkaitan erat dengan asosiasi Tutsi dengan Rwanda, yang sejak tahun 1994 didominasi oleh kelompok Tutsi. Banyak Tutsi Kongo yang terlibat dalam pemberontakan bersenjata yang didukung Rwanda di akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, yang semakin memperkuat persepsi bahwa mereka adalah “asing” di tanah air mereka sendiri.
Kisah mengerikan mengenai pembunuhan terhadap anggota keluarga Tutsi di Kongo juga mencuat, seperti yang diungkapkan oleh Bukuru Muhizi, seorang peneliti dari wilayah Mwenga. Ia menceritakan bahwa beberapa anggota keluarganya telah dibunuh karena identitas Tutsi mereka. Dalam enam tahun terakhir, dia kehilangan dua anggota keluarganya akibat tindakan militer atau milisi lokal. Muhizi menekankan bahwa keluarganya telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad dan menganggap apa yang mereka alami sebagai bentuk “genosida yang diam-diam”.
Menggali lebih dalam, diskriminasi terhadap Tutsi di Kongo bukanlah fenomena baru. Beberapa gelombang migrasi Tutsi ke Kongo terjadi sejak sebelum kolonisasi, terutama ketika petani dari Rwanda dibawa oleh penjajah Belgia. Ketegangan antara kelompok etnis ini meningkat seiring dengan terjadinya genosida di Rwanda pada tahun 1994, yang menyisakan banyak Tutsi yang melarikan diri ke Kongo.
Kebijakan pemerintah Kongo juga mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 1970-an, Presiden Mobutu Sese Seko memberikan kewarganegaraan kepada mereka yang berasal dari Rwanda atau Burundi, namun pada tahun 1981, banyak Tutsi dan Banyamulenge kehilangan kewarganegaraan mereka, membuat mereka menjadi stateless. Sepanjang tahun 1990-an, banyak dari mereka menjadi korban banyak pembunuhan oleh pasukan Kongo.
Saat ini, walaupun konstitusi mengakui Tutsi dan Banyamulenge sebagai warga negara, stigma dan diskriminasi sosial masih mengakar. Banyak orang menganggap mereka sebagai ancaman, yang ditekankan oleh laporan yang menyatakan bahwa sentimen negatif terhadap Banyamulenge semakin meningkat, memicu kebencian, diskriminasi, dan kekerasan di antara masyarakat. Politisi baik di masa lalu maupun sekarang juga berkontribusi pada peningkatan sentimen diskriminatif.
Dalam konteks kekacauan yang dihadapi Kongo saat ini, perasaan anti-Tutsi muncul kembali sejalan dengan konflik yang berkaitan dengan M23. Sekelompok orang bahkan mengajukan pertanyaan tentang identitas individu tertentu, menambahkan tekanan sosial bagi komunitas Tutsi.
Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk mengakui keresahan ini, komentar yang meremehkan tentang diskriminasi masih sering terdengar. Beberapa anggota komunitas Tutsi merasa terjebak antara mendukung gerakan M23 dan menghadapi konsekuensi negatif terhadap identitas mereka. Presiden Kongo baru-baru ini mengakui perlunya memerangi diskriminasi, namun belum banyak yang berubah di lapangan, menunjukkan betapa mendalamnya isu ini dalam konteks sejarah dan sosial di Republik Demokratik Kongo.
