Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi salah satu program vital pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama menjelang tahun 2025, pemerintah telah menetapkan syarat dan ketentuan baru untuk pembuatan KIS. Berikut adalah rincian yang perlu diketahui oleh calon pemohon KIS.
Syarat utama untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat meliputi beberapa kategori dan dokumen yang harus dipenuhi. Pertama, calon penerima harus tergolong dalam kelompok bukan penerima upah (PBPU). Seluruh anggota keluarga yang akan mendaftar wajib didaftarkan dan harus sesuai dengan data yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK). Selain itu, jika mengikuti program bantuan sosial dari pemerintah, pemohon harus terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.
Berikut adalah daftar dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran KIS:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
2. Surat keterangan domisili jika diperlukan.
3. Pas foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak satu lembar.
4. Surat pernyataan tidak mampu dari kelurahan atau desa (jika diperlukan).
5. Bukti status kepesertaan BPJS Kesehatan jika sebelumnya sudah terdaftar.
Pendaftaran KIS dilakukan melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau bisa juga melalui aplikasi Mobile JKN untuk kemudahan pendaftaran secara online. Setelah proses pendaftaran, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi sebelum kartu diterbitkan.
Selain KIS reguler, terdapat juga program KIS APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dirancang untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan reguler, termasuk bayi dari keluarga kurang mampu. Langkah pertama untuk mendaftar KIS APBD adalah memahami bahwa program ini didanai oleh anggaran daerah dan dapat meng-cover bayi yang baru lahir dari keluarga penerima bantuan sosial.
Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran KIS APBD bagi bayi:
1. Memastikan bayi terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang sah dan memiliki Akta Kelahiran.
2. Mengonfirmasi bahwa orang tua bayi termasuk dalam kategori keluarga miskin atau kurang mampu. Jika orang tua telah memiliki KIS, bayi dapat didaftarkan dalam kepesertaan tersebut.
Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran KIS APBD meliputi:
– Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
– Akta Kelahiran bayi.
– KTP orang tua atau wali bayi.
– Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa (jika diperlukan).
– Surat rekomendasi dari fasilitas kesehatan (jika ada).
Proses pendaftaran dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, melalui Puskesmas atau kantor kelurahan, dan kedua, pendaftaran online jika tersedia. Jika melakukan pendaftaran secara langsung, pemohon harus mengunjungi puskesmas atau kantor kelurahan dengan membawa dokumen yang telah disiapkan. Setelah verifikasi data oleh petugas, formulir pendaftaran akan diisi dan diserahkan ke BPJS Kesehatan untuk penerbitan kartu KIS.
Untuk pendaftaran online, calon pemohon dapat mengakses situs resmi Dinas Kesehatan atau Pemerintah Daerah setempat dan mengisi form pendaftaran dengan data yang akurat. Setelah itu, dokumen yang diperlukan seperti KK, Akta Kelahiran, dan KTP orang tua harus diunggah. Pemohon juga harus menunggu konfirmasi dari petugas untuk kelanjutan proses verifikasi.
Setelah pendaftaran selesai dan seluruh dokumen tervalidasi, kartu KIS untuk bayi akan diterbitkan. Dengan memiliki KIS, bayi akan mendapatkan akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, pengobatan dan perawatan medis, serta rawat inap kelas III di rumah sakit pemerintah.
Penting untuk dicatat bahwa beberapa daerah mungkin mengharuskan penerima KIS APBD untuk memperbarui data setahun sekali agar tetap aktif. Oleh karena itu, pemohon perlu memeriksa ketentuan yang berlaku di pemerintah daerah masing-masing agar tidak mengalami kendala dalam penggunaan KIS.
Dengan memahami syarat dan prosedur pendaftaran KIS serta KIS APBD untuk bayi, masyarakat dapat lebih siap dan mudah dalam mengakses layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak setiap individu. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan atau situs web resmi pemerintah setempat.
