Sains

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang menggodok peraturan baru untuk memberikan perlindungan lebih bagi anak-anak dalam menggunakan media sosial dan gim. Menurut Meutya, langkah ini diambil sebagai respons terhadap masukan publik yang menginginkan adanya pengaturan yang lebih ketat terkait penggunaan teknologi yang dapat berpotensi berdampak negatif bagi anak-anak. “Bapak Presiden Prabowo nantinya yang akan menyampaikan peraturan ini kepada publik. Prinsip dasar dari peraturan ini adalah memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari konten-konten yang berbahaya di media sosial,” jelas Meutya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak di dunia maya. Proses penyusunan peraturan ini telah berjalan hampir selesai dan diharapkan akan diumumkan dalam waktu dekat. Menurut Meutya, berbagai masukan masyarakat sedang dipertimbangkan untuk memastikan regulasi ini efektif. Ia menekankan bahwa tujuan dari aturan tersebut adalah menjamin kesehatan mental dan fisik anak-anak di ranah digital. Dalam peraturan ini, pemerintah akan memfokuskan pada tiga hal utama. Pertama, batasan usia anak dalam mengakses media sosial dan gim. Menurut Plt Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Teguh Afriyadi, ada variasi dalam regulasi batas usia di berbagai negara. Misalnya, beberapa negara mengizinkan akses bagi anak di usia 11 dan 13 tahun, tetapi di Indonesia, pemerintah masih mengkaji batasan umur yang tepat. Teguh menjelaskan bahwa “Kita mau mengatur di usia berapa anak-anak boleh mengakses ruang digital.” Kedua, terkait dengan perlindungan data anak di ruang digital. Pemerintah melihat pentingnya media sosial untuk dapat menjamin keamanan data pribadi anak. Hal ini selaras dengan amanat dalam UU Perlindungan Data Pribadi yang mulai berlaku pada Oktober 2024. Teguh menyatakan, “Keamanan data anak merupakan isu krusial yang tidak bisa diabaikan.” Ketiga, regulasi akan mewajibkan penyelenggara media sosial untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif. Ini penting untuk menindak penyalahgunaan fitur atau konten yang dapat merugikan anak. "Mekanisme pelaporan ini akan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap anak dapat ditindaklanjuti dengan cepat," tambah Teguh. Pemerintah berharap dengan adanya peraturan ini, anak-anak dapat dijamin keselamatannya dalam berinteraksi dengan dunia digital. Meutya menekankan, proses penyusunan aturan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah konkret untuk merespon tantangan yang dihadapi anak-anak di era digital. Berdasarkan data yang ada, banyak orang tua merasa khawatir terhadap akses anak-anak mereka terhadap media sosial dan gim yang tidak terkontrol. Hal ini didukung oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang tua menginginkan adanya regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Sementara itu, rencana pengumuman peraturan ini menyusul momen yang semakin mendesak, mengingat banyaknya kasus yang mengemuka terkait kemudahan akses anak terhadap konten tidak pantas di media sosial. Regulasi yang jelas diharapkan dapat memberikan batasan yang tegas serta mekanisme penanganan kasus yang melibatkan anak, sehingga keluarga bisa merasa lebih aman. Prabowo sebagai Presiden diharapkan dapat menjelaskan secara rinci mengenai isi dan tujuan peraturan ini kepada masyarakat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dalam era digital. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki dan memastikan keamanan serta kesejahteraan anak di dunia maya.