Sains

TikTok kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melibatkan sejumlah staf di unit kepercayaan dan keamanan yang bertanggung jawab atas moderasi konten. Langkah ini diambil di tengah situasi yang tidak menentu mengenai masa depan platform video pendek yang sangat populer tersebut. Menurut laporan dari Reuters, informasi terkait PHK ini diperoleh dari tiga sumber yang mengetahui kondisi internal perusahaan. Menurut dua dari sumber tersebut, Adam Presser, kepala operasi TikTok yang juga memimpin unit kepercayaan dan keamanan, mengirimkan memo kepada staf pada hari yang sama untuk menginformasikan perubahan ini. Pemutusan hubungan kerja dimulai di berbagai wilayah, termasuk Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, dan sejauh ini TikTok belum memberikan komentar resmi mengenai isu ini. Restrukturisasi ini datang setelah adanya ancaman serius terhadap operasi TikTok di Amerika Serikat. Pada bulan lalu, aplikasi ini menghadapi kemungkinan larangan beroperasi setelah undang-undang yang diberlakukan pada 19 Januari mengharuskan pemilik TikTok, ByteDance asal China, untuk menjual aplikasi tersebut atau menghadapi larangan. Undang-undang ini muncul sebagai respons terhadap masalah keamanan nasional yang dihadapi pemerintah AS, yang khawatir akan potensi penyalahgunaan data pengguna. Pada Januari tahun lalu, CEO TikTok, Shou Chew, harus bersaksi di hadapan Kongres AS bersama dengan eksekutif perusahaan besar lainnya, termasuk Mark Zuckerberg dari Meta. Dalam sidang tersebut, Chew dijadikan sasaran kritik oleh anggota parlemen yang menyoroti ketidakmampuan platform dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual yang semakin meningkat. Sebagai respon, Chew berjanji untuk menginvestasikan lebih dari US$2 miliar dalam upaya meningkatkan kepercayaan dan keamanan di platform. PHK massal ini bukanlah yang pertama kali bagi TikTok. Pada bulan Oktober tahun lalu, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran yang juga berdampak pada ratusan karyawan di seluruh dunia, termasuk banyak staf di Malaysia. PHK sebelumnya ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk beralih fokus pada penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam moderasi konten. Meskipun TikTok menyatakan bahwa mereka memiliki lebih dari 40.000 profesional yang bekerja di bidang kepercayaan dan keamanan di seluruh dunia, belum jelas seberapa besar dampak dari pemotongan staf ini terhadap jumlah keseluruhan karyawan dalam unit tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa unit kepercayaan dan keamanan TikTok telah menjadi salah satu fokus utama perusahaan, terutama setelah berbagai isu mengenai konten dan keamanan yang melibatkan platform. Daftar konsekuensi dari PHK ini meliputi: Dampak pada Moderasi Konten: Pengurangan staf di area moderasi konten dapat berpotensi mengurangi efektivitas dalam menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan. Konsekuensi Hukum dan Regulasi: Masalah dengan regulasi di berbagai negara dapat mempengaruhi operasional TikTok, dan PHK ini mungkin merupakan langkah untuk merespons tekanan hukum yang ada. Alih Fokus ke AI: TikTok terus berupaya mengalihkan fokus kepada teknologi AI untuk mengelola dan memoderasi konten secara lebih efisien. Ke depannya, TikTok harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan pengguna sekaligus memenuhi regulasi yang semakin ketat. Dengan adanya PHK ini, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka dapat tetap operasional sambil terus menangani isu-isu keamanan dan privasi yang telah menjadi perhatian utama di kalangan pengguna dan regulator.