Program 3 juta rumah subsidi yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terpaksa menghadapi tantangan besar terkait pemangkasan anggaran yang signifikan. Dari anggaran awal yang mencapai Rp 5,274 triliun, kini anggaran tersebut dipangkas menjadi hanya Rp 1,613 triliun akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan. Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam pernyataannya optimis bahwa program tersebut tetap dapat dilanjutkan meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
Kendati anggaran yang tersedia mengalami penyusutan, Maruarar Sirait menegaskan bahwa program 3 juta rumah subsidi tidak akan terhenti. Menurutnya, langkah efisiensi ini penting untuk memastikan pemanfaatan anggaran yang optimal. “Program ini akan tetap berjalan dengan anggaran yang ada. Kami telah melakukan efisiensi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan,” ungkap Maruarar kepada wartawan.
Namun, dengan dana yang terbatas, Kementerian PKP memperkirakan bahwa hanya akan ada 220 ribu unit rumah yang bisa dibangun tahun ini, atau kurang dari 10% dari target awal. Dalam upaya mendukung program ini, kementerian berencana untuk memaksimalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menggalang dana dari perusahaan swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Rincian pemanfaatan anggaran menunjukkan bahwa dari total anggaran Rp 1,613 triliun, alokasi sebesar Rp 435,67 miliar ditujukan untuk dukungan manajemen, sedangkan Rp 1,177 triliun dialokasikan untuk program perumahan dan kawasan permukiman. Maruarar juga menyebutkan bahwa konstruksi rumah subsidi yang menggunakan dana CSR sedang berlangsung di daerah seperti Tangerang, Berau, dan Muara Angke.
Tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, Kementerian PKP juga berupaya mendatangkan investor dari luar negeri, di mana beberapa negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Singapura, telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam proyek ini. “Kami berharap dengan adanya investor asing, kita bisa memperluas jangkauan pembiayaan untuk proyek perumahan,” tegas Maruarar.
Konsep pembangunan yang diusung untuk program ini juga mengalami penyesuaian. Kementerian berencana untuk mengembangkan rumah dalam bentuk vertikal di mana pemerintah akan menyediakan lahan yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas di area urban.
Terlepas dari tantangan yang ada, Maruarar tetap yakin bahwa program 3 juta rumah subsidi akan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang selama ini menjadi salah satu segmentasi utama dalam program ini. Di tengah penyesuaian anggaran yang ketat, Kementerian PKP berkomitmen untuk mempertahankan kualitas pembangunan rumah subsidi guna memastikan bahwa masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Dalam situasi perekonomian yang tidak menentu, keputusan pemerintah untuk mengurangi anggaran bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, dengan mantapnya tujuan strategis untuk menyediakan akses perumahan yang lebih baik, semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Program ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal melalui investasi dan rempah-rempah sosial yang dihadirkan.
