Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggilingan padi se-Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pengusaha penggilingan padi mematuhi kebijakan pemerintah yang menetapkan harga pembelian gabah dari petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Instruksi ini disampaikan saat rapat yang berlangsung mendadak di kantor Kementerian Pertanian, di mana Presiden mengumpulkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan kepala Dinas Pertanian dari seluruh wilayah.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyoroti tantangan yang dihadapi petani, terutama terkait dengan harga gabah yang seringkali tidak sesuai dengan kebijakan. Dalam laporan yang diterima, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Pepardi), Sutarto Alimoeso, menjelaskan bahwa ada kasus di mana harga gabah dibeli di atas Rp6.500, namun tidak jarang juga terjadi di mana harga gabah berada di bawah angka tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kadar air gabah dan kualitas yang dipersepsikan.
Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan petani adalah prioritas utama pemerintah. Ia menyatakan, “Jangan selalu korbankan petani, selalu dengan alasan kadar air, rendaman, kualitas lah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan.” Dengan nada serius, Presiden mengingatkan pengusaha untuk menaati regulasi dan menyerukan agar Polri dan TNI terlibat aktif dalam pengawasan.
Akibat permasalahan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa akan ada tindakan tegas terhadap penggilingan padi yang tidak mematuhi harga yang telah ditetapkan. “Saya kira banyak penggilingan padi di daerah-daerah yang sudah menyesuaikan,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa urusan kesejahteraan petani bukan hanya menjadi tanggung jawab beberapa pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.
Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa meskipun harga gabah telah ditetapkan, tetap ada keuntungan yang dapat diperoleh oleh pengusaha penggilingan padi. “Ya kami sudah hitung. Pemerintah sudah hitung. Dengan Rp6.500 sudah bisa juga untung,” katanya menekankan bahwa pengusaha diharapkan tetap mengambil untung sambil memperhatikan tanggung jawab sosial mereka.
Pengawasan yang kuat ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga gabah dan memberikan jaminan bagi petani dalam menjual hasil panen mereka dengan harga yang layak. Dalam konteks ini, pemerintah juga membuka kemungkinan untuk mengoperasikan penggilingan padi yang lebih besar, yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan situasi ini, penggilingan padi diharapkan dapat beradaptasi dengan kebijakan yang ada dan tetap memperhatikan kesejahteraan petani. Upaya pengawasan yang tegas ini diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan petani, sehingga mereka dapat menikmati hasil jerih payah mereka dengan baik.
Presiden Prabowo pun berkomitmen untuk terus memantau situasi ini dan mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan solusi yang tepat dalam mendukung petani. Dalam pandangan Prabowo, keberhasilan swasembada pangan memerlukan kerjasama dari semua pihak, terutama dalam memastikan kesejahteraan petani, yang merupakan tulang punggung sektor pertanian Indonesia.
