Pemerintah Indonesia memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetap menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2025, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, yang mengungkapkan bahwa anggaran untuk kedua tunjangan tersebut telah dialokasikan dan regulasi yang mengaturnya sedang dalam proses penyusunan.
Dalam keterangan resmi, Rini menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan pencairan gaji ke-13 dan THR bagi seluruh ASN. "Saat ini, kami sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar hukum bagi pencairan tunjangan tersebut dan diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu dekat," ujarnya. Informasi ini memberikan harapan kepada PNS yang sempat khawatir mengenai kepastian pembayaran tunjangan tersebut akibat diterapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan pemangkasan anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menambahkan bahwa dana untuk gaji ke-13 dan THR telah tersedia. Ia meminta agar PNS bersabar menunggu informasi lebih lanjut terkait besaran nominal yang akan diterima serta jadwal pencairannya. Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran ASN mengenai potensi pemotongan anggaran yang dapat memengaruhi tunjangan yang mereka terima.
Beberapa faktor yang menjadi latar belakang keputusan pemerintah seputar gaji ke-13 dan THR di tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Kebijakan Efisiensi Anggaran: Dalam instruksi terbaru, Presiden Prabowo Subianto meminta dilakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun yang difokuskan pada pengurangan biaya untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.
Kepastian Pencairan: Kasi pencairan gaji ke-13 dan THR tetap menjadi prioritas dalam situasi anggaran yang ketat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memenuhi kewajiban kepada ASN.
- Proses Penyusunan Regulasi: Saat ini, PP yang mengatur tentang gaji ke-13 dan THR bagi PNS masih dalam tahap finalisasi, dengan harapan dapat segera diterbitkan sebelum bulan Ramadan 2025.
Historically, aturan mengenai gaji ke-13 dan THR untuk PNS biasanya dikeluarkan menjelang bulan puasa. Oleh karena itu, banyak pihak memperkirakan bahwa kebijakan ini akan diumumkan sebelum Ramadan 2025, sehingga pencairan tunjangan dapat berlangsung tepat waktu dan sesuai dengan harapan ASN.
Sebagaimana yang telah diungkap oleh sumber-sumber pemerintah, masih terdapat ketidakpastian mengenai rincian anggaran dan jadwal pasti pencairan kedua tunjangan tersebut. Banyak PNS yang berharap adanya transparansi lebih lanjut terkait hal ini agar dapat merencanakan keuangan mereka dengan baik.
Pengumuman resmi mengenai rincian tunjangan gaji ke-13 dan THR diharapkan akan memberikan kepastian bagi ASN, terutama dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan. Seluruh perhatian saat ini tertuju pada langkah pemerintah dalam menyelesaikan regulasi yang bersangkutan agar pembayaran tunjangan dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang diinginkan.
Dengan semua informasi ini, PNS dapat merasa tenang karena hak-hak mereka sebagai pegawai negeri sipil akan dipenuhi, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pihak pemerintah terus berupaya memberikan kejelasan dan kepastian bagi ASN menjelang tahun anggaran berikutnya.
