
Perum Bulog telah merencanakan untuk menyerap sebanyak 3 juta ton beras guna memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) di seluruh Indonesia. Dalam upaya tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menjelaskan bahwa pengadaan beras dirancang berdasarkan potensi pangan di setiap wilayah kerja Perum Bulog. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.
Pemerintah telah mengarahkan upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan beras secara nasional dengan memaksimalkan penyerapan hasil panen petani selama periode utama panen. Wahyu menjabarkan beberapa strategi yang telah disiapkan Perum Bulog untuk mengoptimalkan pengadaan gabah dan beras pada tahun 2025 sebagai berikut:
Sinergi Pengadaan: Perum Bulog akan membangun kolaborasi di tingkat kantor wilayah dan kantor cabang, menggandeng petani, kelompok tani, serta gabungan kelompok tani. Kemitraan dengan berbagai asosiasi terkait juga akan ditingkatkan.
Posko Pengadaan: Bulog membentuk posko pengadaan di setiap kantor wilayah dan cabang guna memperkuat koordinasi serta komunikasi dengan para mitra.
Tim Jemput Gabah: Bulog mengaktifkan tim jemput gabah yang berkolaborasi dengan liaison officer untuk mempercepat proses penyerapan hasil panen.
Partisipasi TNI dan Polri: Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyerapan gabah di lapangan, Perum Bulog melibatkan jajaran TNI dan Polri sebagai upaya ekstra.
- Sistem Monitoring Harian: Untuk memastikan efisiensi dalam proses penyerapan gabah dan beras, Bulog akan menerapkan sistem monitoring harian yang akan membantu mengontrol dan mempercepat proses pengadaan.
Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan bahwa dalam strategi pengadaan, pihaknya akan melakukan pembelian gabah kering panen (GKP) yang akan diolah menjadi beras di sentra pengolahan padi atau melalui mitra maklun sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Proses pembelian GKP akan dilakukan oleh Bulog, sementara Poktan (Kelompok Tani) dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) akan mengirimkan GKP ke mitra maklun untuk pengolahan.
Dalam upaya mempermudah akses, Kanwil dan Kancab Bulog juga akan memasang spanduk di lokasi mitra maklun sebagai informasi mengenai pusat pembelian GKP. Infrastruktur juga menjadi fokus peningkatan, dengan total kapasitas penggilingan resmi mencapai lebih dari 751 ribu ton per bulan, serta potensi pengadaan GKP selama masa tanam pertama (MT1) diperkirakan menyentuh angka 675 ribu ton.
Perum Bulog juga melakukan pengadaan beras melalui mitra penggilingan padi (MPP) yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dengan harga Rp12.000 per kilogram. Dalam hal ini, Bulog memiliki 1.294 mitra aktif, di mana beras diterima langsung di depan pintu gudang Perum Bulog. Mitra juga diharapkan akan melakukan pembelian GKP dari petani sesuai dengan HPP yang berlaku.
Strategi pendukung Salain itu, mencakup pembuatan surat pernyataan komitmen pengadaan serta melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Ini merupakan langkah penting agar pengadaan beras dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan para petani.
Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, Perum Bulog berkomitmen untuk memastikan ketersediaan beras di seluruh daerah, menjamin pasokan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Keberhasilan pengadaan 3 juta ton beras ini diharapkan akan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.