Pemajakan Orang Kaya: Solusi Pendanaan Anggaran Pertahanan Prancis?

Pemerintah Perancis tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan pajak bagi orang kaya sebagai langkah untuk mendukung rencana peningkatan belanja pertahanan negara. Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Perancis, Éric Lombard, mengungkapkan bahwa rencana ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan kontribusi dari kalangan super-kaya yang selama ini cenderung menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi.

Dalam sebuah wawancara dengan FranceInfo, Lombard menekankan bahwa mereka yang memiliki simpanan besar harus berkontribusi lebih dalam bentuk pajak. “Kami ingin menjadikan pajak ini permanen, tetapi yang terpenting adalah kontribusi ini bertujuan untuk melawan apa yang kami sebut sebagai over-optimisasi fiskal,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan fiskal yang kian mendesak.

Peningkatan anggaran pertahanan Perancis diprediksi mencapai €3 miliar per tahun hingga tahun 2030. Namun, pemerintah menghadapi masalah dengan defisit anggaran yang tinggi dan utang yang terus meningkat, yang saat ini mencapai sekitar €3,3 triliun. Lombard mencatat, “Setiap tahun kami membayar lebih dari €50 miliar kepada kreditor kami, yang lebih kurang sama dengan anggaran pertahanan kami.” Ini menunjukkan tekanan yang signifikan pada keuangan negara di tengah kebutuhan untuk meningkatkan keamanan nasional.

Langkah untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang kaya ini bukanlah hal baru. Dalam dua minggu terakhir, Majelis Nasional, yang merupakan dewan rendah parlemen Prancis, telah memberikan suara mendukung pajak kekayaan sebesar 2% bagi aset orang super-kaya. Pajak ini akan berlaku untuk individu dengan kekayaan bersih di atas €100 juta, dan diperkirakan dapat menghasilkan antara €15 miliar hingga €25 miliar per tahun untuk anggaran. Meskipun ada keraguan tentang apakah RUU ini akan disetujui oleh Senat, keberhasilan di Majelis Nasional menjadi sebuah tonggak penting dalam diskusi mengenai keadilan fiskal dan redistribusi kekayaan di Perancis.

Pemerintah juga mengusulkan untuk memobilisasi para investor dalam upaya membangun dana investasi yang fokus pada pertahanan. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih luas dalam menangani kebutuhan pembiayaan untuk belanja pertahanan, sekaligus mencoba untuk melibatkan sektor swasta dalam pencapaian tujuan tersebut.

Adapun langkah-langkah yang diusulkan dalam rencana pajak ini meliputi:

1. Pengenalan pajak kekayaan sebesar 2% untuk individu dengan kekayaan bersih di atas €100 juta.
2. Target pengumpulan diharapkan antara €15 miliar hingga €25 miliar per tahun.
3. Penyediaan dana investasi yang berfokus pada pertahanan untuk menarik minat investor swasta.

Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Eropa, Perancis merasa perlu untuk meningkatkan anggaran pertahanan demi memenuhi berbagai tantangan yang ada. Lombard menegaskan bahwa meskipun ada keharusan untuk meningkatkan belanja pertahanan, pemerintah tidak akan mengorbankan pengeluaran sosial yang penting. “Kami harus melakukan lebih banyak upaya [untuk meningkatkan anggaran pertahanan],” tegasnya.

Situasi ini menyoroti ketidakpastian dan perlunya reformasi dalam kebijakan pajak dan penganggaran. Dengan demikian, apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah Perancis ini akan mampu menyeimbangkan kebutuhan belanja pertahanan dan pengeluaran sosial tetap menjadi perhatian masyarakat. Seluruh rencana ini tidak hanya mencerminkan tujuan keamanan nasional, tetapi juga menyoroti pentingnya kontribusi dari kalangan super-kaya dalam menghadapi tantangan fiskal negara. Menyongsong masa depan, bagaimana kebijakan ini akan diterima oleh masyarakat dan majelis legislatif menjadi kunci dalam perjalanan menuju penguatan ekonomi dan keamanan nasional Perancis.