Sertifikat Tanah Elektronik (STe) merupakan inovasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memodernisasi pengurusan dokumen kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam era digital ini, STe diharapkan bisa meningkatkan efisiensi serta keamanan dalam pengelolaan sertifikat tanah, sekaligus mengurangi risiko pemalsuan dokumen.
Dalam proses pengurusan STe, masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan mendasar, serta mengikuti tahapan yang ditetapkan. Pengguna dapat mengakses layanan ini secara praktis melalui aplikasi atau datang langsung ke kantor BPN.
Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat Sertifikat Tanah Elektronik antara lain:
- Formulir permohonan.
- Gambar ukur.
- Peta bidang tanah atau peta ruang.
- Surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, atau surat ukur ruang.
- Dokumen lain hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.
- Surat kuasa bila dikuasakan.
- Bukti kepemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat.
- Fotokopi identitas yang dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan.
- Bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.
Proses pengurusan Sertifikat Tanah Elektronik melibatkan beberapa tahapan penting yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Tahapan tersebut meliputi:
Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik: Proses ini dapat dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memetakan bidang tanah ke dalam peta pendaftaran.
Penelitian Data Yuridis: Tahap ini melibatkan pemeriksaan alat bukti kepemilikan tanah, baik dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis, seperti keterangan saksi. Hasil penelitian ini dituangkan dalam dokumen elektronik yang disahkan secara digital.
- Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat Elektronik: Proses ini menghasilkan buku tanah elektronik yang disertai dengan penerbitan sertifikat elektronik, yang juga bersifat resmi dan dapat diakses melalui akun yang diberikan kepada pemegang hak.
Untuk mengganti sertifikat tanah fisik menjadi elektronik, pemohon harus datang ke kantor pertanahan dengan membawa sejumlah dokumen, antara lain:
- Sertifikat lama/analog.
- Formulir permohonan yang diisi dan ditandatangani di atas meterai.
- Surat kuasa jika dikuasakan.
- Fotokopi identitas (KTP dan KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya.
- Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum jika diperlukan.
Dalam proses ini, pemohon harus membayar biaya PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk keperluan penggantian blanko sertifikat. Sertifikat yang telah diubah menjadi elektronik akan disimpan dalam brankas elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi "Sentuh Tanahku." Meskipun pemilik hak tidak diwajibkan untuk memiliki akun di aplikasi tersebut, kantor pertanahan akan memberikan salinan resmi sertifikat yang telah dicetak.
Keaslian sertifikat elektronik juga dapat diverifikasi dengan cara memindai QR Code yang terdapat pada dokumentasi tersebut. Melalui langkah-langkah ini, masyarakat diharapkan bisa lebih nyaman dan aman dalam mengurus kepemilikan tanah mereka.
STe bukan hanya menyempurnakan proses administrasi pertanahan, namun juga menciptakan kepercayaan lebih terhadap keabsahan dokumen kepemilikan tanah di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah, sekaligus menjaga integritas data pertanahan yang ada.
