Pendistribusian bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran sangat penting dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Salah satu inisiatif krusial dalam hal ini adalah pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara efektif dan karenanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem ini, pengumpulan dan pemverifikasian data penerima manfaat dilakukan dengan lebih akurat dan terintegrasi.
Alur pemberian bantuan sosial melalui DTKS dimulai dari pengumpulan data penerima yang sudah terdaftar. Basis data ini diambil dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan dapat diakses melalui aplikasi SIKS-NG. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah pengiriman informasi tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota, yang kemudian juga dikirimkan kepada Dinas Sosial Provinsi.
Proses pengolahan dan verifikasi data melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:
1. Pengolahan dan pemadanan sumber bansos dan subsidi pemerintah.
2. Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
3. Verifikasi data oleh Petugas Pendata atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang bertugas di Puskesos Desa.
4. Musyawarah Kelurahan dan Desa (Muskel/Musdes) yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah untuk menentukan usulan penerima bansos yang akan disampaikan ke Pusdatin Kemensos.
Setelah verifikasi selesai, Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan mekanisme yang ada, baik melalui Pusdatin Kemensos RI untuk bansos tunai dan sembako, maupun melalui Dinas Sosial Provinsi untuk bansos provinsi. Data Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM) yang telah disetujui kemudian diberikan kepada PT Pos untuk langkah-langkah selanjutnya.
PT Pos memiliki peran penting dalam proses ini. Mereka melakukan pembersihan data serta pemetaan data KPM dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga Kecamatan. Apabila terdapat data yang tidak lengkap, informasi tersebut akan dikembalikan untuk dilengkapi. Data yang sudah lengkap kemudian akan disampaikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) atau Bulog untuk bantuan non-tunai, sedangkan untuk bantuan tunai akan disiapkan oleh Dinas Sosial.
Momen penting berikutnya adalah saat pengadaan bansos dilakukan. Setelah semua persiapan siap, PT Pos akan melaksanakan pengiriman dan pendistribusian bantuan sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan untuk Keluarga Penerima Manfaat. Dengan alur yang jelas ini, diharapkan bantuan dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan.
Realitas pengimplementasian DTKS membuktikan bahwa pendekatan sistematis dalam pencatatan dan pengolahan data sangat bermanfaat. Data yang diperoleh tidak hanya membantu dalam mendistribusikan bantuan sosial, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting untuk perencanaan program-program sosial yang lebih baik ke depannya.
Bantuan sosial melalui DTKS bukan hanya tentang pengukuran angka atau statistik, tetapi tentang dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan keberadaan sistem ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, ketimpangan sosial dapat diminimalisir, dan setiap individu yang berhak mendapatkan perhatian dan bantuan dapat terpenuhi kebutuhannya dengan layak. Terus menerusnya evaluasi dan perbaikan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah pemberian bantuan sosial melalui DTKS berjalan sesuai tujuan yang diinginkan.
