Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, kini sedang menyelidiki kabar mengenai pemecatan Novi Citra Indriati, seorang guru sekaligus vokalis dari grup band Sukatani. Pemecatan ini menjadi sorotan publik setelah lagu Novi yang berjudul "Bayar, Bayar, Bayar" menjad kontroversial. Melalui akun media sosialnya, Pigai mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi terkait pemecatan tersebut.
Dalam penjelasannya, Pigai menyatakan, “Kami akan cek kebenaran informasi itu. Jika benar dipecat karena berstatus sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak, karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi setiap warga negara Indonesia.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen Kementerian HAM dalam melindungi kebebasan berekspresi, termasuk dalam bidang seni dan musik.
Kementerian HAM tidak hanya berfokus pada penyelidikan pemecatan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait isu ini untuk melaporkannya ke Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah atau ke Kantor Pusat Kementerian HAM. Ini merupakan langkah transparansi yang diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai situasi yang dihadapi Novi.
Berdasarkan keterangan Pigai, hak asasi manusia tidak boleh dibatasi tanpa dasar hukum yang jelas. "Hak asasi manusia tidak bisa dibatasi, tetapi berdasarkan prinsip Siracusa, kebebasan hanya dapat dibatasi oleh Undang-Undang atau keputusan pengadilan,” jelasnya. Dalam konteks ini, Pigai menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk mengekspresikan seni mereka, selama tidak merugikan moralitas bangsa.
Kondisi ini juga menggambarkan perlunya perbaikan dari pihak aparat keamanan yang terlibat. Pigai menyatakan bahwa perbaikan dalam hal pengarusutamaan Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilakukan menyusul kasus ini. Ia merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya koreksi substansial dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri baru-baru ini. “Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian,” tegas Pigai.
Dalam pemeriksaan kasus ini, beberapa langkah kunci akan diambil oleh Kementerian HAM, antara lain:
Penyelidikan Mendalam: Menurunkan staf dari Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk menyelidiki kasus pemecatan Novi.
Keterlibatan Masyarakat: Mengedukasi masyarakat mengenai hak mereka untuk melaporkan informasi terkait pemecatan ini.
Perlindungan Kebebasan Berekspresi: Memastikan bahwa kebebasan berekspresi, khususnya dalam seni, tidak terancam oleh tindakan-tindakan yang tidak berdasar.
- Pengarusutamaan HAM: Memperkuat pelaksanaan HAM di instansi pemerintah dan kepolisian agar sesuai dengan komitmen untuk menciptakan Indonesia yang berperadaban.
Pengawasan dan evaluasi yang ketat akan dilakukan agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Pigai mendorong agar pengarusutamaan HAM menjadi bagian integral dari kebijakan dan praktik semua lembaga pemerintah.
Momen ini menjadi rangkaian penting dalam diskusi yang lebih luas mengenai kebebasan seni dan ekspresi di Indonesia. Masyarakat pun berharap pemecatan yang dialami Novi dapat menjadi titik balik untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya menghormati kebebasan individu dalam berkesenian. Ke depannya, langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian HAM akan sangat berperan dalam menentukan arah perlindungan hak asasi manusia di negara ini.
