Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) demi memastikan program-program yang berpihak kepada rakyat tetap berjalan dengan optimal. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Senin, sebagai reaksi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintah.
Gus Ipul menegaskan bahwa anggaran untuk bansos tidak akan mengalami pemotongan. “Bansos ini tidak ada pemotongan. Presiden malah berencana menambah, sehingga bantuan untuk rakyat tetap diprioritaskan,” ungkapnya. Hal ini menandakan komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kemiskinan ekstrem.
Menurut Mensos, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan berdampak pada dana bantuan langsung bagi masyarakat. Efisiensi tersebut hanya akan menyasar sektor operasional yang tidak berkaitan langsung dengan program sosial. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap mendapatkan manfaat dari program-program sosial yang telah dirancang oleh pemerintah.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa penambahan anggaran untuk bansos akan didasarkan pada pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. “Dengan data yang lebih akurat, kami dapat memetakan penerima bansos yang tepat,” lanjutnya. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran, terutama bagi mereka yang membutuhkan di sektor perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.
Kementerian Sosial juga berencana untuk bekerja sama dengan kementerian lain dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bansos. “Kami ingin masyarakat tidak hanya bergantung pada bansos, tetapi juga mendapatkan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Gus Ipul. Upaya ini dianggap penting agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa perubahan ini dapat mempengaruhi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI). Seiring dengan diterapkannya data tunggal sosial ekonomi yang lebih terbaru, kementerian akan memberikan penyesuaian kepada para penerima manfaat agar dapat lebih tepat dalam memberikan bantuan.
Dalam konteks lebih luas, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa pemerintah tengah memfokuskan perhatian pada penanganan 3,1 juta penduduk Indonesia yang teridentifikasi sebagai miskin ekstrem. Hal ini mencakup sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih berada dalam kategori tersebut, yang menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan di tanah air.
Penambahan anggaran untuk bantuan sosial ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terlepas dari tantangan yang ada. Sejalan dengan itu, Gus Ipul menekankan pentingnya transparansi dan akurasi data dalam mendistribusikan bantuan, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Melihat kondisi ekonomi saat ini, dukungan yang lebih besar bagi program bantuan sosial sangat mendesak. Dengan anggaran yang cukup, diharapkan masyarakat, terutama yang paling rentan, dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penambahan anggaran ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Masyarakat menanti realisasi dari rencana ini agar mereka bisa merasakan dampaknya secara langsung.
