Mali tengah menjadi sorotan setelah klaim mengejutkan muncul dari aliansi pemberontak Tuareg, Azawad Liberation Front (FLA), mengenai tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh tentara negara itu. Menurut laporan, pasukan Mali dikatakan telah melakukan eksekusi dingin terhadap setidaknya 24 warga sipil di bagian utara negara tersebut. Dalam pernyataannya, FLA menuduh bahwa sekitar dua kendaraan penumpang yang sedang dalam perjalanan menuju Aljazair dari kota Gao dicegat oleh tentara Mali, yang dibantu oleh tentara bayaran Rusia dari kelompok Wagner, dan kemudian membunuh semua orang di dalam kendaraan, termasuk wanita dan anak-anak.
Jenderal Oumar Diarra, kepala angkatan bersenjata Mali, menanggapi tuduhan ini dengan menyebutnya sebagai informasi yang disampaikan oleh “jaringan teroris, sekutu, dan sponsor” dan menekankan bahwa tuduhan tersebut termasuk dalam kategori klaim “tak berdasar” yang sering diarahkan kepada pasukan negara. Kontroversi ini muncul di tengah semakin menguatnya ketegangan di Mali, di mana pemerintah telah berjuang melawan pemberontak Tuareg yang menginginkan negara merdeka dan kelompok jihad yang berafiliasi dengan Al-Qaeda serta kelompok Negara Islam.
Mali, yang telah jatuh ke dalam kekacauan politik setelah kudeta militer pada tahun 2020 dan 2021, mengalami peningkatan pengaruh tentara bayaran Rusia yang direkrut untuk meningkatkan keamanan nasional. Sejak kedatangan mereka, baik pasukan pemerintah Mali maupun Wagner telah sering dituduh oleh berbagai kelompok hak asasi manusia melakukan pelanggaran besar terhadap hak asasi sipil. Meskipun demikian, kedua pihak tersebut membantah semua tuduhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia.
Dialah Jenderal Diarra, yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadap klaim tersebut. Hal ini menjadi langkah yang bisa jadi penting bagi pemerintah Mali dalam menjawab berbagai tuduhan internasional yang semakin meningkat. Masyarakat internasional juga terus memantau situasi di Mali, terutama berkenaan dengan penarikan dukungan dari negara-negara barat, termasuk Perancis, yang sudah mengakhiri keterlibatannya pada tahun 2022 setelah lebih dari satu dekade berjuang melawan kelompok-kelompok ekstremis.
Selain itu, pada bulan lalu, Mali bersama dengan Burkina Faso dan Niger mengambil langkah mengejutkan dengan keluar dari blok regional Ecowas setelah menolak permintaan untuk mengembalikan pemerintahan sipil. Keputusan tersebut dinilai sebagai pukulan telak bagi Ecowas, yang merupakan kelompok regional paling signifikan di Afrika dengan usia yang telah mencapai 50 tahun. Ketiganya kini menghadapi tantangan serius dalam memulihkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Bagi warga Mali, situasi ini semakin kompleks. Mereka tidak hanya berjuang melawan aksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan terhadap masa depan politik dan sosial negara mereka. Masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia di dalam dan luar negeri mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap isu pelanggaran yang terjadi, serta menuntut akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat dalam kekerasan ini.
Dalam beberapa bulan terakhir, laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Mali terus meningkat. Ini termasuk eksekusi ekstra-judisial, penyiksaan, dan penyergapan terhadap warga sipil. Oleh karena itu, penyelidikan yang dijanjikan oleh pemerintah sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman bagi semua warga negara. Pihak berwenang diharapkan dapat memberikan transparansi dan keadilan dalam menghadapi masalah ini untuk menghindari ketegangan lebih lanjut di negara yang sudah dibayangi oleh konflik berkepanjangan.
