Pemerintah Lebanon menegaskan kembali tuntutannya untuk penarikan lengkap pasukan Israel dari wilayahnya, menyusul keputusan Israel yang menolak untuk meninggalkan beberapa posisi di sepanjang perbatasan, meskipun telah ada batas waktu yang ditetapkan pada hari Selasa. Pernyataan ini muncul setelah pertemuan antara Presiden Joseph Aoun, Perdana Menteri Nawaf Salam, dan Ketua Parlemen Nabih Berri, yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan kelompok Hezbollah.
Lebanon menganggap keberadaan pasukan Israel di tanahnya sebagai bentuk penjajahan. Dalam kesepakatan gencatan senjata yang tercapai tahun lalu, disepakati bahwa semua pasukan Israel harus menarik diri dari Lebanon paling lambat pada hari Selasa. Namun, Israel hingga Senin menyatakan akan mempertahankan "sejumlah kecil tentara di lima titik strategis sepanjang perbatasan". Ini menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut antara kedua negara tersebut.
Dalam perjanjian tersebut, tentara Lebanon diharapkan untuk dikerahkan bersamaan dengan pasukan perdamaian PBB di selatan, seiring dengan penarikan pasukan Israel. Namun, Israel menuduh angkatan bersenjata Lebanon belum bergerak cukup cepat untuk memastikan keamanan di wilayah selatan. Tuduhan ini muncul di tengah kekhawatiran Israel bahwa kelompok militan Hezbollah kemungkinan dapat kembali melancarkan serangan ke penduduk sipil di kawasan perbatasan.
Faktor lain yang menambah kerumitan situasi ini adalah insiden bentrokan yang terjadi sejak serangan oleh militan yang dipimpin Hamas dari Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Insiden ini telah memperburuk ketegangan yang telah ada, dan Israel menganggap perlindungan warga sipil di wilayah utara sebagai prioritas utama. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa mereka akan berusaha maksimal untuk menjamin keselamatan warga di utara Israel. Untuk itu, dia mengumumkan bahwa lebih banyak pos akan didirikan di perbatasan dan akan diperkuat dengan tambahan pasukan.
Ketegangan antara Israel dan Lebanon ini menciptakan konteks yang lebih luas tentang stabilitas di kawasan tersebut, terutama dalam menghadapi berbagai kelompok bersenjata yang beroperasi di dekat perbatasan. Adanya kekhawatiran akan serangan mendatang dari Hezbollah semakin memperumit proses penarikan pasukan Israel, dengan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
Status Penarikan Pasukan: Penegasan dari pihak Lebanon untuk menuntut penarikan penuh pasukan Israel menambah pressure pada pemerintah Israel untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata.
Penyebaran Angkatan Bersenjata Lebanon: Penempatan pasukan Lebanon dan PBB di selatan menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas dan keamanan pasca penarikan Israel.
Ketegangan di Perbatasan: Insiden dari Hamas serta ancaman dari Hezbollah menunjukkan bahwa kawasan ini masih rentan terhadap konflik bersenjata dan serangan lintas batas.
- Respon Israel: Tindakan Israel untuk meningkatkan pos-pos militernya di perbatasan mencerminkan kekhawatiran yang mendalam akan potensi serangan, menunjukkan bahwa mereka tetap berusaha melindungi populasi sipil.
Pernyataan dari pemimpin Lebanon memperkenalkan dinamika baru dalam hubungan Israel dan Lebanon, di tengah konteks ketegangan regional yang lebih luas. Pemerintahan Lebanon, yang telah bersatu dalam menanggapi situasi ini, menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan kedaulatan negara dan mengejar penarikan total pasukan Israel sekaligus bekerjasama dengan komunitas internasional, termasuk PBB, dalam menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Situasi ini tetap kompleks dan memerlukan pemantauan lebih lanjut, mengingat perubahan yang mungkin terjadi dalam pergeseran politik dan keamanan di masa mendatang.
