Penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada awal tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang mengecewakan. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pertumbuhan kredit UMKM hanya sebesar 2,5% secara tahunan (year on year/YoY) di bulan Januari, menurun dari pertumbuhan 3,0% yang tercatat di bulan Desember tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan ketidakpastian yang masih melanda sektor ini dan menandakan bahwa pemulihan pascapandemi tetap berjalan lambat.
Berdasarkan laporan terbaru analisis Uang Beredar dari BI, jumlah total kredit yang disalurkan kepada UMKM mencapai Rp1.390,8 triliun pada Januari 2025. Ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan penyaluran per Desember 2024 yang mencapai Rp1.405 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa meski terdapat usaha untuk mendukung UMKM, realisasinya masih kurang optimal.
Dalam analisis lebih rinci, terlihat bahwa pembiayaan untuk skala usaha mikro malah mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 0,1% dengan nilai Rp629,8 triliun, sebuah kemunduran dari pertumbuhan 0,8% yang sebelumnya dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses kredit, yang penting untuk mempertahankan kelangsungan usaha mereka di tengah tantangan ekonomi.
Sementara itu, pembiayaan untuk skala usaha menengah juga menunjukkan pelambatan, dari 1,9% di Desember 2024 menjadi 1,1% di bulan pertama tahun ini, dengan total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp305,6 triliun. Namun, ada sedikit kabar baik dari segmen usaha kecil, yang mengalami perbaikan pertumbuhan dari 7% menjadi 7,2%, dengan nilai kredit yang disalurkan mencapai Rp455,3 triliun. Perusahaan-perusahaan di segmen ini tampaknya lebih mampu beradaptasi dengan kondisi pasar yang ada saat ini.
Secara keseluruhan, tren pertumbuhan kredit UMKM pada awal tahun ini dipengaruhi oleh jenis penggunaan dana. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 7,8% YoY, sementara kredit modal kerja mengalami pertumbuhan yang lebih lesu dengan laju hanya 0,5% YoY. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada permintaan untuk investasi, kebutuhan modal kerja bagi banyak UMKM masih tertekan.
Dalam konteks yang lebih luas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pandangannya mengenai kondisi ini. Ketika berbicara dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan bahwa pertumbuhan kredit perbankan bukan satu-satunya ukuran dukungan terhadap UMKM. Dia menunjukkan bahwa terdapat banyak alternatif pembiayaan, termasuk pinjaman daring dan produk baru seperti buy now pay later, yang pertumbuhannya tercatat dalam angka double digit baik di perbankan maupun di lembaga pembiayaan.
Lebih jauh, Siregar juga menyebut adanya pembiayaan untuk perusahaan menengah-kecil melalui mekanisme securities crowdfunding dari pasar modal. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong keberagaman sumber pendanaan bagi UMKM. Ia menyarankan agar masyarakat mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai produk keuangan ini melalui program edukasi dan literasi keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendanaan yang diperoleh oleh UMKM benar-benar digunakan untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka.
Botol asupan pembiayaan di sektor UMKM masih menunjukkan tantangan besar, terutama bagi segmen mikro dan menengah. Sementara dukungan dan inovasi dalam produk keuangan terus berkembang, aksesibilitas terhadap kredit masih kurang, dan perlunya dukungan berkelanjutan dari baik lembaga keuangan maupun pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor yang vital ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perhatian lebih terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah suatu keharusan agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap dapat terjaga.
