Gas LPG 3 kg, populer di kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, kini menjadi perhatian serius Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Senin (3/2/2025), Kementerian ESDM menegaskan bahwa praktik pengecer LPG 3 kg di warung-warung secara resmi dianggap ilegal, yang berpotensi mengganggu distribusi gas subsidi itu sendiri.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Achmad Muchtasyar menjelaskan bahwa pengecer yang menjual LPG 3 kg tidak memiliki status resmi dalam rantai distribusi. “Pengecer itu statusnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya ilegal. Di sinilah pintu masuk penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg terjadi. Maksudnya, gas yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu malah bisa dibeli oleh siapa saja,” ungkap Achmad.
Alasan di balik penegasan ini jelas, yaitu untuk memastikan bahwa subsidi untuk LPG 3 kg benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Praktik pengecer yang tidak terdaftar membuat distribusi gas subsidi menjadi tidak terkontrol. Oleh karena itu, harga LPG 3 kg yang dijual oleh pengecer seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan harga di pangkalan resmi.
Pengecer ilegal memiliki kebebasan untuk menentukan harga, tanpa adanya kontrol dari pihak berwenang. Dalam banyak kasus, mereka memanfaatkan momen langkanya pasokan LPG untuk mengenakan harga yang selangit kepada konsumen. Sementara itu, harga LPG 3 kg di pangkalan resmi, seperti milik Pertamina, sudah diatur oleh pemerintah, sehingga jauh lebih terjangkau bagi masyarakat.
Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh praktik pengecer ilegal LPG 3 kg:
Kenaikan Harga: Harga LPG 3 kg di pengecer seringkali melambung tinggi, jauh di atas harga resmi dari pangkalan.
Penyalahgunaan Subsidi: LPG yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, bisa diakses oleh siapa saja, termasuk mereka yang tidak berhak mendapatkan subsidi.
Kualitas Tidak Terjamin: Sebagian pengecer berpotensi mencampur gas LPG dengan zat lain, membahayakan keselamatan pengguna.
- Kurangnya Pengawasan: Tidak ada sistem kontrol harga yang jelas pada pengecer, sehingga mendorong praktik penjualan yang tidak adil.
Dengan melihat berbagai masalah yang muncul akibat praktik pengecer ilegal, Kementerian ESDM sangat mendorong masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung dari pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pertamina. Pembelian dari pangkalan resmi tidak hanya memberikan kepastian harga yang lebih adil, tetapi juga menjamin keamanan gas yang dibeli.
Kementerian ESDM berkomitmen untuk memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg. Ke depan, mungkin akan ada kebijakan baru yang dapat membatasi peran pengecer guna memastikan bahwa subsidi gas benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Menurut Achmad, jika pengecer tidak ada, distribusi LPG akan lebih terkontrol dan efektif, sehingga mencegah lebih banyak penyalahgunaan.
Eksistensi pengecer LPG 3 kg ini telah menjadi tantangan besar dalam upaya pemerintah untuk mendorong keadilan sosial dan efisiensi dalam distribusi energi. Dengan adanya penegasan dari Kementerian ESDM ini, diharapkan masyarakat mulai sadar akan pentingnya membeli LPG dari sumber resmi, demi mendapatkan harga yang tepat dan kualitas yang terjamin. Dengan langkah ini, diharapkan ke depan bisa tercipta tata kelola sektor energi yang lebih baik, adil, dan efisien di Indonesia.
