Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan rencana ambisius untuk mengambil alih tugas pembayaran uang pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang sebelumnya dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Inisiatif ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR. Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif dalam pengelolaan dana pensiun.
Astera menjelaskan bahwa langkah pengambilalihan ini merupakan respons terhadap banyaknya fungsi yang tumpang tindih antara Kemenkeu dan dua perusahaan tersebut. “Mengingat banyak sekali fungsi kami yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Taspen dan Asabri, maka ke depan kami berencana yang melakukan pembayaran tetap melalui mitra, tapi alih-alih dari Taspen, yang melakukan adalah kami di DJPb,” ungkapnya.
Saat ini, proses pembayaran pensiun melalui Taspen dan Asabri melibatkan empat tahapan. Pertama, kedua perusahaan ini harus memverifikasi jumlah penerima pensiun setiap bulan. Setelah proses verifikasi dan validasi data selesai, informasi tersebut diteruskan kepada DJPb Kemenkeu untuk dilakukan pengecekan administratif. Jika semua persyaratan terpenuhi, DJPb akan menyalurkan dana kepada Taspen dan Asabri. Selanjutnya, kolektif ini melakukan overbooking ke mitra pembayaran seperti bank, pos, atau lembaga lainnya, sebelum akhirnya dana diterima oleh para penerima pensiun.
Dengan skema baru yang diusulkan, proses ini akan dipangkas secara signifikan. Proses verifikasi dan validasi data nantinya akan dilakukan langsung oleh DJPb, sehingga efisiensi waktu dan sumber daya dapat meningkat. Setelah verifikasi selesai, pembayaran akan segera disalurkan melalui mitra yang telah ditentukan, tanpa melalui perantara Taspen dan Asabri. Hal ini diharapkan akan mempercepat aliran dana dan memungkinkan penerima manfaat mendapatkan uang pensiun secara langsung dan tepat waktu.
Terkait dengan posisi keuangan kedua perusahaan tersebut, per 31 Desember 2024, PT Taspen tercatat memiliki aset kelolaan sebesar Rp391,14 triliun, sedangkan PT Asabri memiliki aset kelolaan senilai Rp50,4 triliun. Data ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki kedua perusahaan dalam pengelolaan dana pensiun. Namun, berdasarkan gambaran proses yang ada, Kemenkeu yakin bahwa pengalihan ini akan membawa dampak positif bagi para pensiunan.
Alasan lain di balik pengambilalihan ini adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun. Dengan melaksanakan proses ini secara langsung, Kemenkeu berharap dapat lebih mudah mengawasi aliran dana dan memastikan tidak ada celah bagi praktik-praktik yang merugikan pegawai negeri yang berhak mendapatkan pensiun.
Melalui pengambilalihan ini, Kemenkeu juga bertujuan untuk mengurangi kompleksitas birokrasi yang ada. Hal ini sangat penting mengingat tantangan yang sering dihadapi oleh para pensiunan dalam mendapatkan hak mereka. Dengan proses yang lebih sederhana dan cepat, diharapkan masalah yang selama ini muncul dapat diminimalisir.
Reformasi ini adalah bagian dari langkah strategis pemerintah untuk terus meningkatkan layanan publik, terutama dalam hal kesejahteraan pegawai negeri. Mengingat potensi besar yang ada serta dukungan infrastruktur yang dimiliki Kemenkeu, pengambilalihan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penerima manfaat dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan pembayaran pensiun yang selama ini menjadi hak mereka.
Dengan langkah ini, Kemenkeu menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan sistem yang lebih baik untuk pengelolaan dana pensiun, sekaligus memastikan bahwa uang pensiun dapat diterima oleh para pensiun secara tepat waktu dan efisien.
