Program Keluarga Harapan (PKH) masih menjadi salah satu andalan pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu di Indonesia. Pada tahun 2025, PKH kembali dilaksanakan dengan skema pencairan yang mencakup empat tahap, dengan tahap pertama dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Maret 2025. Program ini terutama menyasar anak-anak sekolah untuk mendukung biaya pendidikan mereka.
Pencairan PKH anak sekolah untuk tahap 1 pada tahun 2025 akan dilakukan secara bertahap. Jadwal pencairan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) adalah sebagai berikut:
– Tahap 1: Januari – Maret 2025
– Tahap 2: April – Juni 2025
– Tahap 3: Juli – September 2025
– Tahap 4: Oktober – Desember 2025
Dengan jadwal ini, diharapkan bantuan dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak sejak awal semester terbaru. Pencairan ini ditujukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan.
Besaran bantuan yang diberikan untuk anak sekolah didasarkan pada jenjang pendidikan yang mereka jalani. Rincian bantuan yang akan diterima adalah sebagai berikut:
– Siswa SD: Rp 225.000 per tahap atau Rp 900.000 per tahun
– Siswa SMP: Rp 375.000 per tahap atau Rp 1.500.000 per tahun
– Siswa SMA/SMK: Rp 500.000 per tahap atau Rp 2.000.000 per tahun
Bantuan ini difokuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, yang meliputi pengeluaran untuk buku, seragam, alat tulis, dan kebutuhan sekolah lainnya. Dengan adanya dukungan finansial ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam angka partisipasi anak-anak di sekolah.
Untuk dapat menerima bantuan PKH, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP yang masih berlaku.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
3. Anak sekolah berasal dari keluarga miskin atau rentan yang telah terdaftar dalam DTKS.
4. Bukan anggota TNI, Polri, ASN, atau pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak menerima bantuan sosial lain, seperti BLT UMKM atau Kartu Prakerja.
Pengelolaan dan transparansi bantuan PKH menjadi penting untuk memastikan bantuan ini sampai kepada mereka yang berhak. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima atau belum terdaftar dapat melakukan pengecekan dengan dua cara yang mudah.
Pertama, mereka bisa memanfaatkan website resmi Kemensos melalui tautan https://cekbansos.kemensos.go.id. Di situs ini, masyarakat diminta untuk memasukkan data wilayah penerima, seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, serta nama penerima menurut KTP. Setelah memasukkan data tersebut, sistem akan menampilkan informasi mengenai penerima bansos PKH.
Kedua, penerima dapat menggunakan aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Setelah mengunduh aplikasi, pengguna dapat login dan melakukan pengecekan dengan cara yang hampir sama.
Bagi keluarga yang merasa berhak menerima tetapi belum terdaftar, ada dua cara untuk mendaftar: secara online dan offline. Untuk pendaftaran online, pengguna harus mengunduh aplikasi Cek Bansos, membuat akun baru, mengisi formulir pendaftaran, serta mengunggah syarat dokumen yang diperlukan. Sedangkan untuk pendaftaran offline, mereka dapat mengunjungi kantor desa atau kelurahan dan mengikuti prosedur pendaftaran yang ada.
Meski bantuan PKH sangat membantu, ada kalanya dana tidak cair. Penyebabnya bisa bervariasi, mulai dari data penerima yang tidak sesuai, status ekonomi penerima yang meningkat, hingga kendala teknis pada sistem pencairan bank. Oleh karena itu, penting bagi calon penerima untuk memastikan kelengkapan data dan melakukan pengecekan yang berkala terkait status bantuan yang mereka terima.
Bantuan sosial seperti PKH merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dukungan bagi pendidikan anak-anak di Indonesia. Pemerintah terus berupaya agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi yang membutuhkannya.
