Internasional

Beberapa anggota parlemen Indonesia berencana mengusulkan kepada presiden untuk mencopot Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Usulan tersebut muncul karena adanya pandangan bahwa Warjiyo tidak cukup mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan masalah ekonomi. Informasi ini dilaporkan oleh majalah investigasi Tempo pada Senin lalu, yang mengutip sumber-sumber tak dikenal. Pengusulan pencopotan ini terjadi setelah DPR baru saja mengesahkan aturan baru terkait evaluasi dan pemecatan pejabat publik yang diangkat oleh lembaga legislatif. Aturan tersebut mencakup hakim di pengadilan tertinggi serta pemimpin institusi seperti kepolisian, militer, dan komisi anti-korupsi. Beberapa anggota koalisi Prabowo, termasuk seorang penasihat dekatnya, menganggap bahwa Perry Warjiyo tidak kooperatif terkait skema 'burden sharing', yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi saat ini. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR yang juga merupakan anggota senior dari partai Prabowo Subianto, menyatakan tidak ada rencana untuk mencopot Gubernur Bank Indonesia. Namun, laporan dari Tempo menyebutkan bahwa pihak-pihak tertentu dalam koalisi mungkin akan menggunakan regulasi baru ini untuk mendorong pencopotan tersebut. Salah satu poin penting dalam isu ini adalah hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah, di mana selama ini terdapat anggapan bahwa Gubernur Warjiyo tidak cukup aktif dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintah. Tempo melaporkan bahwa kebijakan spesifik yang dianggap kurang didukung oleh Warjiyo tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menambah ketidakpastian mengenai arah diskusi ini. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang telah menjabat sejak 2018 dan terpilih kembali pada 2023, seharusnya menjabat hingga 2028. Ia sebelumnya diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dan pengangkatannya diterima tanpa adanya penolakan dari pihak DPR. Situasi ini menunjukkan bahwa dukungan politik yang kuat pada periode kepemimpinannya, meski sekarang sedang menghadapi tantangan dari sejumlah anggota DPR. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dicermati dalam situasi ini, di antaranya adalah: 1. Hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah dapat memengaruhi stabilitas ekonomi di masa mendatang. 2. Kebijakan ekonomi yang tidak sejalan antara pemerintah dan bank sentral bisa menimbulkan ketidakpastian di pasar. 3. Reaksi pasar terhadap kemungkinan pencopotan Warjiyo bisa menjadi pertimbangan penting bagi anggota parlemen. 4. Potensi dampak pada kebijakan moneter, yang sudah cukup kompleks mengingat tantangan inflasi dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Respons dari pihak Gubernur Bank Indonesia terhadap isu ini belum diterima, dan juru bicara presiden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi mengenai rencana tersebut. Beberapa anggota DPR dari koalisi yang sama juga belum memberikan komentar. Dengan mayoritas yang kuat di parlemen, Prabowo Subianto memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan, termasuk di bidang ekonomi. Jika usulan pencopotan Gubernur Warjiyo benar-benar bergulir, maka situasi ini dapat memicu perdebatan yang lebih luas mengenai independensi bank sentral dan peran pemerintah dalam perekonomian nasional. Dengan memberikan perhatian lebih kepada isu ini, para pemangku kepentingan harus memahami bahwa kebijakan yang diambil ke depan tidak hanya berpengaruh pada sektor keuangan, tetapi juga pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Keseimbangan antara sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi sangat krusial dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah.