Info

Pemerintah Indonesia akan melanjutkan komitmennya dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di tahun 2025, dengan alokasi anggaran sebesar Rp504,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program perlindungan sosial. Salah satu kriteria penting bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Bagi mereka yang percaya bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, pendaftaran DTKS kini bisa dilakukan dengan lebih mudah, baik secara online maupun offline. Berikut adalah syarat serta tata cara pendaftaran DTKS online yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di tahun 2025. Untuk menjadi calon penerima bantuan sosial, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: 1. Calon penerima wajib memiliki e-KTP yang masih berlaku. 2. Kartu Keluarga (KK) diperlukan untuk memverifikasi data keluarga. 3. Masyarakat yang tergolong dalam kelompok miskin atau rentan miskin sesuai kriteria Kemensos. 4. Data calon penerima harus lolos verifikasi dan validasi oleh pemerintah desa, Dinas Sosial, dan Kemensos. Setelah memenuhi syarat di atas, masyarakat dapat melakukan pendaftaran DTKS online dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store. 2. Buat akun baru dengan memasukkan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor KK, nama lengkap, alamat, nomor ponsel, dan email aktif. 3. Unggah foto e-KTP dan swafoto dengan e-KTP. 4. Setelah akun berhasil dibuat, tambahkan data usulan dengan mengisi formulir pendaftaran dan foto kondisi rumah. 5. Tunggu proses verifikasi dan validasi oleh Kemensos yang berlangsung selama 2-4 minggu. 6. Status pendaftaran dapat dipantau melalui menu “Daftar Usulan” di aplikasi. Selain pendaftaran online, masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran DTKS melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti: 1. Kunjungi kantor desa/kelurahan setempat dengan membawa e-KTP dan KK. 2. Ajukan permohonan pendaftaran DTKS kepada petugas. 3. Data akan dibahas dalam musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk memastikan kelayakan penerima. 4. Hasil musyawarah dilaporkan ke Dinas Sosial kabupaten/kota, lalu diteruskan ke bupati/wali kota dan Menteri Sosial. 5. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data. 6. Jika disetujui, nama Anda akan masuk ke dalam DTKS dan berpotensi menjadi penerima bansos sesuai jadwal yang ditetapkan. Seluruh proses pendaftaran melibatkan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, serta Kemensos. Pendaftaran DTKS yang akurat menjadi sangat penting demi memastikan bahwa bantuan sosial dapat tepat sasaran. Proses ini tidak hanya membantu masyarakat yang berhak, tetapi juga memberikan data dan informasi yang valid untuk perencanaan program pemerintah ke depan. Pendaftaran DTKS secara mandiri adalah langkah positif yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap bantuan sosial yang mereka butuhkan. Dengan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi “Cek Bansos,” diharapkan masyarakat lebih aktif dan partisipatif dalam proses pendaftaran, sehingga tidak ada lagi anggota masyarakat yang terlewatkan dari program bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak mereka. Pemerintah berharap dengan adanya program ini, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan.