Indonesia telah meluncurkan dana investasi sovereign wealth fund baru yang dinamakan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin lalu, bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari $900 miliar. Langkah ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia dari lima persen menjadi delapan persen, di tengah tantangan reformasi ekonomi yang dihadapi.
Pada acara peluncuran yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo menandatangani dokumen resmi yang menetapkan organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Danantara. Dana ini terinspirasi oleh model dana investasi Temasek dari Singapura dan telah mendapat persetujuan di parlemen yang dikuasai oleh koalisi pemerintahan. “Hari ini menandai awal era baru dalam pengelolaan investasi strategis di negara kita,” kata Prabowo.
Danantara akan mengendalikan kepemilikan pemerintah di perusahaan-perusahaan negara, dengan anggaran awal sebesar $20 miliar. Meskipun rincian mengenai perusahaan-perusahaan milik negara yang akan berada di bawah kendali Danantara masih belum diumumkan, Prabowo optimis dana tersebut akan percaya diri mengelola lebih dari $900 miliar aset. Dalam catatan pemerintah, hingga tahun 2023, aset BUMN di Indonesia diperkirakan bernilai sekitar $637,5 miliar, yang masih jauh dari target yang ditetapkan.
Presiden Prabowo merencanakan dana ini untuk menjadi kendaraan investasi yang akan mendanai lebih dari selusin proyek tahun ini. Sektor-sektor yang menjadi fokus termasuk energi terbarukan dan produksi pangan. Danantara akan menjadi sovereign wealth fund kedua di Indonesia setelah Indonesia Investment Authority yang diluncurkan pada tahun 2021 dan saat ini memiliki aset sebesar $10,5 miliar.
Pernyataan dari juru bicara sekretariat presiden, Yusuf Permana, menyebutkan bahwa peluncuran ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan visi besar yang bertujuan meningkatkan perekonomian Indonesia melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, upaya ini datang di tengah kebijakan penghematan yang diusulkan Prabowo, yang telah memicu protes dari ribuan mahasiswa di berbagai kota, termasuk Makassar, di mana polisi terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi.
Gelombang protes ini dipicu oleh pengumuman pemotongan anggaran yang dilakukan Prabowo pada akhir Januari, yang diperkuat oleh gerakan sosial media yang dikenal sebagai “Dark Indonesia.” Masyarakat mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengelola dana besar seperti Danantara, terutama berkaca pada pengalaman buruk di masa lalu terkait manajemen keuangan negara yang dipenuhi dengan berbagai birokrasi dan praktik korupsi. Salah satu pengguna X (sebelumnya Twitter) menyatakan, “Negara bahkan tidak bisa mengelola asuransi jiwa dengan baik. Bagaimana mungkin bisa mengelola Sovereign Wealth Fund seperti Danantara?”
Salah satu aspek penting dari Danantara adalah bahwa dana ini akan melapor langsung kepada Presiden Prabowo. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar yang berpendapat bahwa dana tersebut memerlukan pengawasan dan manajemen yang ketat agar tidak menimbulkan masalah governance. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui strategi investasi yang lebih baik.
Menanti langkah selanjutnya, fokus Indonesia tetap pada bagaimana Dana Anagata Nusantara dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, dengan tetap menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.