Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya melakukan audit terhadap alih fungsi lahan di wilayahnya. Hal ini disampaikan saat menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, baru-baru ini. Dedi berharap bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar dapat memberikan perhatian khusus dan melakukan audit pada alih fungsi lahan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Perhutani dan PTPN.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak serius dari alih fungsi lahan yang dilakukan secara sembarangan. Ia mengungkapkan bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian negara yang besar, termasuk saat terjadi bencana yang dipicu oleh perubahan fungsi lahan. “Ketika bencana datang, negara otomatis melakukan recovery, termasuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.
Gubernur menyoroti beberapa dimensi kerugian akibat alih fungsi lahan, antara lain:
1. Kerugian langsung akibat alih fungsi lahan itu sendiri.
2. Hilangnya fungsi ekosistem, seperti karbon dan sumber mata air.
3. Kerugian yang menyebabkan bencana alam.
4. Dampak ekonomi yang luas terhadap negara.
Dedi menjelaskan bahwa pengeluaran negara untuk menangani bencana dapat mengurangi anggaran untuk sektor publik lainnya. Ia mencatat bahwa belanja untuk penanganan bencana sangat besar, sedangkan dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Setiap uang yang dikeluarkan untuk menangani bencana adalah uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Dedi.
Lebih jauh, Dedi Mulyadi menekankan bahwa alih fungsi lahan bukan hanya memiliki dampak negatif di bidang ekologi, tetapi juga berpengaruh terhadap ekosistem perekonomian dan keuangan negara. Hal ini menunjukkan pentingnya perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan alih fungsi lahan agar tidak menimbulkan masalah jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.
Dalam acara tersebut, Dedi Mulyadi juga mengucapkan selamat kepada kepala BPK yang baru, Eydu Oktain Panjaitan, dan berharap agar ada sinergi antara BPK dengan pemerintah daerah. Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rezaldi, turut menekankan bahwa sinergi sangat penting dalam memastikan pemeriksaan yang dilakukan berdampak positif bagi pembangunan di Jawa Barat.
Dalam upaya memperkuat koordinasi antara BPK dan pemerintah daerah, Bobby menggarisbawahi perlunya kemitraan yang solid agar setiap kebijakan dan program bisa dijalankan dengan lebih efisien. Ia berharap agar seluruh kepala daerah di Jabar dapat berkolaborasi untuk mengejar tujuan pembangunan yang lebih baik.
Audi dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan di Jawa Barat menjadi semakin relevan di tengah tantangan krisis lingkungan yang global. Potensi bencana alam, krisis air, dan penurunan kualitas lingkungan bisa dihindari melalui pengelolaan yang tepat terhadap lahan. Dedi Mulyadi berkomitmen untuk terus memberikan perhatian pada aspek ini dan mendorong tindakan preventif agar masa depan lingkungan dan ekonomi di Jawa Barat dapat lebih terjamin.
Melalui langkah-langkah konkret ini, Gubernur Dedi Mulyadi berharap agar Jawa Barat tidak hanya menjadi provinsi yang maju dari sisi ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ia mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga integritas lahan demi kepentingan generasi mendatang.
