Google, raksasa teknologi global, setuju untuk membayar denda sebesar US$340 juta atau sekitar Rp5,56 triliun kepada pemerintah Italia akibat dugaan pelanggaran pajak yang terjadi antara tahun 2015 hingga 2019. Keputusan ini diambil setelah ada laporan investigasi yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut gagal memenuhi kewajiban pajaknya dari pendapatan yang mereka peroleh di negara tersebut.
Jaksa Milan menuduh Google tidak mengajukan dan membayar pajak atas penghasilan yang dibukukan di Italia, yang berdasarkan klaim mereka terkait infrastruktur digital yang dimiliki oleh perusahaan di negara itu. Denda yang dijatuhkan ini menunjukkan komitmen Italia dalam menegakkan undang-undang perpajakan, terutama terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar yang seringkali memanfaatkan kebijakan pajak yang lebih ringan di negara lain.
Google tidak asing dengan masalah hukum terkait kewajiban pajaknya. Pada tahun 2017, mereka pernah membayar 306 juta euro untuk menyelesaikan kasus serupa, di mana saat itu pemerintah Italia menyatakan bahwa Google memiliki kantor perwakilan permanen di negara tersebut. Meskipun sudah menyelesaikan beberapa masalah pajak sebelumnya, denda terbaru ini menunjukkan bahwa masalah perpajakan bagi Google tetap menjadi perhatian serius bagi badan hukum di berbagai negara.
Dalam pernyataan resmi dari Pengadilan Italia, dijelaskan bahwa kesepakatan pembayaran denda dilakukan setelah melalui berbagai proses hukum yang panjang. Denda sebesar US$340 juta ini mencerminkan jumlah yang signifikan dalam konteks hukum perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara dengan kebijakan pajak ketat.
Di sisi lain, Google juga menghadapi tantangan hukum di negara lain. Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru-baru ini menjatuhkan denda senilai Rp202,5 miliar kepada perusahaan tersebut. Denda dari KPPU ini diklaim sebagai yang terbesar sepanjang sejarah oleh lembaga tersebut. Namun, jika kita bandingkan, nilai denda yang dibayar Google ke pengadilan Italia jauh lebih besar.
Sebagaimana termuat dalam keterangan resmi KPPU, denda tersebut dijatuhkan atas dugaan pelanggaran terkait Penerapan Google Play Billing System. Dalam putusan yang diambil pada 21 Januari 2025, komisi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan denda dihitung berdasarkan total penjualan selama periode pelanggaran.
Pengenaan denda ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk jumlah keuntungan yang diperoleh Google di pasar Indonesia selama periode waktu yang ditentukan. Proses ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah berusaha untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di tengah dominasi perusahaan-perusahaan besar digital.
Perkembangan terbaru ini juga menunjukkan perubahan sikap beberapa negara yang semakin tegas dalam menegakkan hukum perpajakan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi yang beroperasi di wilayah mereka. Di banyak kasus, perusahaan yang beroperasi di beberapa negara mengalami tantangan dalam pengaturan perpajakan global yang adil, terutama ketika ada perbedaan dalam kebijakan perpajakan di berbagai negara.
Selain itu, investigasi pajak ini berfungsi sebagai pengingat bahwa perusahaan dengan pendapatan besar tidak kebal terhadap kewajiban hukum. Pemenuhan pajak merupakan tanggung jawab setiap perusahaan sebagai bagian dari kontribusi terhadap negara tempat mereka beroperasi. Banyak analis berpendapat bahwa langkah-langkah ini akan membawa dampak positif bagi penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum.
Ketegasan Italia dalam menanggapi pelanggaran pajak oleh Google menegaskan pentingnya ketertiban dalam dunia bisnis tumbuh beriringan dengan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan berita ini, diharapkan akan lebih banyak negara yang berani mengambil tindakan serupa, meskipun tantangan yang dihadapi oleh industri teknologi di seluruh dunia terus berkembang.
