Elon Musk, pendiri Tesla dan CEO SpaceX, kembali membuat gebrakan yang mengejutkan dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial terhadap pegawai federal Amerika Serikat. Dalam sebuah pengumuman terbaru, Musk memberikan waktu 48 jam kepada pegawai federal untuk menjelaskan pencapaian terbaru mereka. Jika tidak, mereka diancam dengan konsekuensi pengunduran diri. Tindakan ini memicu berbagai reaksi dari anggota komunitas Federal dan para pengamat hukum.
Menurut laporan yang dilansir dari The Verge pada 24 Februari 2025, Musk menyatakan bahwa pegawai federal akan menerima email yang meminta mereka untuk memberikan ringkasan pekerjaan yang telah dilakukan selama seminggu terakhir. Batas waktu pengiriman tanggapan ditetapkan hingga pukul 11:59 malam ET pada malam Senin. Dalam pemberitahuan tersebut, muncul peringatan bahwa ketidakresponan terhadap email akan dianggap sebagai pengunduran diri.
Laporan lebih lanjut dari New York Times menginformasikan bahwa email tersebut dikirim oleh Kantor Manajemen Personalia kepada berbagai lembaga pemerintahan, termasuk FBI dan Departemen Luar Negeri. Meskipun begitu, isi pesan resmi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nada ancaman yang disampaikan Musk melalui media sosialnya. Mengingat konteks ini, langkah Musk dianggap memicu kekhawatiran di kalangan pegawai federal mengenai stabilitas pekerjaan mereka.
Reaksi dari berbagai pihak pun bermunculan. Sam Bagenstos, seorang profesor hukum di Universitas Michigan, menyatakan bahwa klaim Musk tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi melanggar hukum federal. Kasus ini menyoroti ketegangan antara kebijakan manajerial yang diusung Musk dan kerangka hukum yang mengatur pegawai pemerintah.
Selain itu, Hakeem Jeffries, Pemimpin Minoritas DPR, mengungkapkan keprihatinan bahwa tindakan Musk dapat menciptakan trauma bagi pegawai federal dan keluarga mereka. Jeffries menekankan bahwa Musk tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan tuntutan seperti itu kepada pegawai pemerintah.
Langkah Musk ini mencerminkan pendekatan yang mirip saat dirinya mengambil alih Twitter, di mana dia meminta para insinyur untuk memeriksa kode program mereka. Di saat yang sama, dia mengancam akan menganggap ketidakresponan sebagai pengunduran diri. Dalam serangkaian tweet yang tidak didukung oleh bukti yang kuat, Musk juga mengklaim bahwa dia berniat untuk menghapus pegawai yang dinilai tidak produktif dari struktur pemerintah.
Meskipun demikian, beberapa pemimpin departemen federal, termasuk FBI dan Departemen Luar Negeri, telah mengarahkan pegawai mereka untuk menunggu instruksi lebih lanjut mengenai situasi ini. Hal ini menandakan adanya kekhawatiran dan kebingungan dalam kalangan pegawai terkait tanggapan yang diharapkan dari mereka.
Dalam situasi ini, serikat pekerja seperti Federasi Pegawai Pemerintah Amerika dan Serikat Pegawai Perbendaharaan Nasional telah mengeluarkan rekomendasi kepada anggotanya untuk tidak menanggapi email tersebut, baik segera maupun di kemudian hari. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan penolakan terhadap pendekatan yang diambil Musk, serta menekankan perlunya perlindungan bagi pegawai federal di tengah ancaman kehilangan pekerjaan.
Momen ini mencerminkan perubahan dinamis dalam dunia kerja yang dipimpin oleh tokoh-tokoh visioner seperti Musk. Namun, juga penting untuk dicatat bahwa kesejahteraan pegawai dan keberlangsungan institusi pemerintah adalah hal yang tidak dapat diabaikan. Di tengah ketidakpastian ini, publik dan pegawai federal menantikan langkah-langkah selanjutnya. Apakah masa depan pegawai federal akan terpengaruh oleh kebijakan yang diterapkan Musk? Hanya waktu yang akan menjawab.
