Center of Economics and Law Studies (Celios) mengungkapkan keraguan mengenai klaim pemerintah bahwa peluncuran Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus 2025 dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun. Menurut Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, kekhawatiran ini muncul karena adanya tumpang tindih dalam tugas dan fungsi (tupoksi) serta peran dari GovTech yang belum terdefinisikan dengan jelas.
Huda menyoroti bahwa saat ini, Indonesia memiliki Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan GovTech yang dikelola oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Ketidakjelasan ini dinilai akan membatasi kewenangan GovTech yang rencananya akan diluncurkan pada tanggal yang sama dengan Hari Kemerdekaan Indonesia.
“Maka hingga saat ini, GovTech ini belum terlihat,” ujarnya dengan tegas. Ia juga menyitir contoh GovTech yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya mengalami kesulitan untuk beroperasi secara optimal akibat masalah struktural dalam pemerintahan dan ego sektoral yang sering kali menghambat proses integrasi.
Dalam hal ini, Huda menilai bahwa potensi penghematan anggaran yang diharapkan dapat mencapai Rp100 triliun tampak sulit untuk direalisasikan. “Dengan adanya masalah itu, saya ragu penghematan anggaran mencapai Rp100 triliun,” tambahnya. Dia menegaskan bahwa masalah internal pemerintahan seperti ini akan sangat mempengaruhi efektivitas GovTech.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi GovTech. Menurutnya, GovTech harus mampu mengintegrasikan semua aplikasi yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi korupsi.
Beberapa poin yang disoroti sehubungan dengan peluncuran GovTech antara lain:
- Target Peluncuran: GovTech dijadwalkan akan resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan.
- Tujuan Strategis: Rencana GovTech adalah mengintegrasikan aplikasi yang digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga untuk menciptakan lebih banyak efisiensi.
- Potensi Penghematan Anggaran: Pemerintah mengklaim bahwa sistem ini akan mampu mengurangi anggaran pemerintah hingga Rp100 triliun.
Pernyataan Luhut disampaikan setelah rapat bersama jajaran DEN serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan di Istana Merdeka. “Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program GovTech ini yang akan menyatukan semua aplikasi yang ada di kementerian lembaga, sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ungkapnya.
Namun, tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memastikan bahwa GovTech benar-benar dapat mengatasi kekurangan yang ada dalam struktur pemerintahan saat ini. Sejarah penerapan teknologi serupa oleh pemerintahan sebelumnya juga menunjukkan bahwa konsep ideal sering kali terhambat oleh ego sektoral dan kesulitan dalam implementasi kebijakan.
Berdasarkan kondisi ini, banyak kalangan berpendapat bahwa untuk menciptakan perubahan yang berarti dalam pengelolaan anggaran dan efisiensi pemerintahan, diperlukan lebih dari sekadar peluncuran teknologi baru. Komitmen yang kuat dari semua pihak di dalam pemerintahan akan menentukan keberhasilan dari inisiatif ini untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan berbagai tantangan yang ada, hasil dari penerapan GovTech masih dipertanyakan, terutama terkait realisasi klaim penghematan anggaran yang besar.
