Bisnis

Pemkab Bandung Barat memastikan langkah efisiensi anggaran dengan tidak mengalokasikan dana untuk pembelian kendaraan dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di tengah tuntutan efisiensi yang semakin mendesak. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, keputusan ini sejalan dengan imbauan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi. Dalam komentarnya pada Minggu (23/2/2025), Ade menegaskan, "Kita (Pemda) tak melakukan pengadaan beli mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati. Keputusan ini sesuai arahan dari Gubernur Jawa Barat, pak Dedi Mulyadi. Beliau (bupati/wakil bupati) juga sepakat tak beli baru." Langkah efisiensi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan aset yang sudah ada. Ade juga menjelaskan bahwa kendaraan dinas yang sudah ada sebelumnya akan tetap digunakan selama masih dalam kondisi layak. "Meskipun tidak memakai kendaraan dinas yang baru, kami akan optimalkan kepala daerah Bandung Barat tetap berjalan lancar," tambahnya. Adapun kendaraan yang akan digunakan oleh bupati dan wakil bupati adalah mobil bekas yang sebelumnya digunakan oleh pejabat sebelumnya, berupa mobil SUV jenis Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk menghemat anggaran dalam pengadaan kendaraan dinas. Penghematan yang dilakukan Pemkab Bandung Barat juga bertujuan agar lebih fokus pada program-program prioritas. Beberapa program sentral yang menjadi perhatian antara lain adalah peningkatan layanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. "Baik pak bupati dan pak wakil bupati, keduanya bakal memakai kendaraan bekas bupati dan wakil bupati terdahulu," jelas Ade. Bukan hanya kendaraan dinas bagi bupati dan wakil bupati, Pemkab Bandung Barat juga merencanakan pengaturan kendaraan untuk istri bupati dan wakil bupati. "Untuk kendaraan satu lagi bagi istri pak bupati dan pak wakil, kita carikan aset Pemda yang masih layak dan bagus. Kalau tidak ada, paling nanti kita sewa dulu sementara," ujarnya. Langkah ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab Bandung Barat dalam mendukung arahan Gubernur yang sebelumnya menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk kepentingan rakyat. Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya menyatakan bahwa pengurangan pengeluaran yang tidak perlu akan memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kebijakan efisiensi anggaran Pemkab Bandung Barat: Tidak ada pengadaan mobil dinas baru: Policy baru ini diambil untuk menghindari pemborosan anggaran dan sejalan dengan arahan Gubernur. Optimalkan aset yang ada: Kendaraan dinas yang masih layak akan dimanfaatkan tanpa harus membeli mobil baru. Kendaraan bekas: Bupati dan Wakil Bupati akan menggunakan kendaraan bekas untuk memastikan efisiensi anggaran. Fokus pada program prioritas: Penghematan anggaran ini bertujuan agar Pemkab lebih bisa investasi pada layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berharap langkah efisiensi ini dapat dijadikan contoh bagi daerah lainnya dalam penggunaan anggaran. Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk menjalankan tugas publik dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Ini adalah langkah nyata dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.