Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa harga minyak goreng kemasan rakyat, MinyaKita, seharusnya ditetapkan pada harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Pernyataan ini disampaikan setelah adanya laporan mengenai lonjakan harga jual minyak goreng yang berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter di pasaran. Hal ini dinilai mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Setelah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dihadiri oleh menteri terkait dan pemangku kepentingan lainnya, Arief menegaskan pentingnya penertiban harga minyak goreng. “MinyaKita itu harus Rp15.700 per liter. Jadi tidak boleh dibiasakan harga di atas HET!” katanya. Keberadaan Satgas Pangan akan dimaksimalkan untuk menertibkan dan mengawasi penjualan minyak goreng agar sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah.
Langkah ini diambil tidak hanya untuk memastikan konsumen mendapatkan harga yang wajar, tetapi juga untuk melindungi para pelaku usaha yang berkomitmen mematuhi HET. Menurut Arief, pihaknya akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam distribusi dan penjualan minyak goreng agar semua pihak memahami dan mematuhi ketentuan ini.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan dukungannya terhadap langkah Bapanas. Ia juga meminta agar semua pengusaha mematuhi HET yang telah ditentukan. “Hari ini keputusan penting adalah bahwa harga minyak goreng HET Rp15.700 per liter. Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah,” tegasnya.
Kenaikan harga minyak goreng di pasaran tidak terlepas dari berbagai faktor, termasuk biaya distribusi dan permintaan yang meningkat. Hal ini diperkuat oleh pengakuan pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa harga MinyaKita bahkan melambung hingga Rp18.000 per liter. Pedagang tersebut, Muhammad Mansyur, menginformasikan bahwa meskipun harga produk lain seperti Sunco dan Tropical juga mengalami kenaikan, konsumen cenderung memilih MinyaKita karena harganya lebih murah.
Sejumlah langkah telah diambil untuk mengawasi harga minyak goreng di pasaran, seperti memanfaatkan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di lapangan. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa pedagang yang menjual minyak goreng di atas HET. Menurut Mansyur, faktor pengadaan dari distributor yang tidak sesuai dengan harga eceran membuatnya terpaksa menjual dengan harga lebih tinggi daripada yang ditentukan.
Sebagaimana disampaikan oleh Arief, jika terdapat pertimbangan seperti ongkos kirim, harga dapat bervariasi di setiap wilayah. Namun, hal itu harus disampaikan secara transparan agar masyarakat memahami alasan di balik perbedaan harga. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau inflasi dan harga pangan, termasuk minyak goreng, agar tidak memberatkan masyarakat.
Dari seluruh pernyataan dan data yang ada, terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng, terutama bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui tindakan tegas dan penegakan ketentuan yang berlaku, diharapkan minyak goreng dapat tersedia dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan ini, upaya penertiban harga sangatlah penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjamin akses terhadap kebutuhan pokok. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat diterima secara positif oleh masyarakat dan pelaku usaha.
