Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah program bantuan sosial (bansos) untuk ibu hamil melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini bertujuan untuk memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup serta akses layanan kesehatan yang memadai selama masa kehamilan hingga persalinan.
Untuk tahun 2025, terdapat sejumlah syarat dan prosedur yang perlu dipenuhi agar ibu hamil dapat menerima bantuan sosial ini. Dalam artikel ini, akan dibahas secara lengkap mengenai syarat, cara mendapatkan bantuan, serta besaran bantuan yang bisa diterima oleh calon penerima.
Bantuan sosial untuk ibu hamil merupakan bagian integral dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Bantuan ini ditujukan khusus untuk keluarga miskin atau rentan yang memiliki ibu hamil dan telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan yang layak, mencegah stunting dan kekurangan gizi pada bayi, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak sejak masa kehamilan.
Calon penerima bantuan PKH ibu hamil harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:
1. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) – Ibu hamil harus berasal dari keluarga miskin atau rentan yang terdaftar dalam DTKS Kemensos.
2. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) – KKS merupakan tanda bahwa keluarga tersebut berhak memperoleh bantuan sosial.
3. Mendapatkan pendampingan kesehatan – Ibu hamil diwajibkan melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau Posyandu.
4. Melahirkan di fasilitas kesehatan yang ditentukan – Pemerintah mendorong penggunaan layanan rumah sakit atau klinik yang bekerjasama dengan PKH untuk memastikan kelahiran yang aman.
5. Tidak termasuk dalam golongan ASN, TNI, atau Polri – Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dari pekerjaan formal di instansi pemerintah.
Bagi ibu hamil yang memenuhi syarat, prosedur untuk mendaftar dan mencairkan bantuan sosial adalah sebagai berikut:
1. Cek status kepesertaan di DTKS Kemensos. Calon penerima bisa mengunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id, lalu memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP.
2. Jika belum terdaftar, langkah berikutnya adalah mendaftar melalui kantor kelurahan atau Dinas Sosial setempat dengan menyiapkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Kartu Kesehatan, dan surat keterangan kehamilan dari bidan atau dokter.
3. Setelah pendaftaran, data akan diverifikasi oleh Pendamping Sosial PKH dan Dinas Sosial untuk memastikan kelayakan penerima.
4. Jika dinyatakan sebagai penerima bantuan, dana akan dicairkan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) atau melalui e-Warong yang bekerja sama dengan pemerintah.
Dalam skema PKH 2025, ibu hamil yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan sebesar Rp3.000.000 per tahun, yang dicairkan dalam empat tahap. Bantuan ini diharapkan dapat membantu ibu hamil memenuhi berbagai kebutuhan selama masa kehamilan, termasuk asupan gizi yang memadai, pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta biaya persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bansos ibu hamil. Beberapa tips untuk menghindari penipuan antara lain tidak memberikan uang atau biaya administrasi untuk mendapatkan bantuan, menghindari pemberian data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, dan hanya mempercayai informasi yang bersumber dari sumber resmi.
Dengan adanya program bantuan sosial ini, diharapkan ibu hamil di Indonesia bisa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjaga kesehatan diri dan janin, sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat dan kuat. Masyarakat diimbau untuk segera memeriksa kepesertaan mereka di DTKS Kemensos agar tidak ketinggalan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari program ini.
