Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu, bantuan sosial (bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) akan kembali dicairkan untuk tahap pertama di tahun 2025. Program ini bertujuan untuk mendukung kelompok masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Dengan menjelang pencairan bansos PKH, masyarakat kini banyak mencari informasi mengenai cara untuk memeriksa apakah mereka terdaftar sebagai penerima bantuan. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui status mereka agar tidak terlewatkan hak yang seharusnya mereka terima.
Tata cara untuk melakukan pengecekan penerima bansos PKH cukup sederhana dan efisien. Masyarakat hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sistem ini dirancang untuk menjaga keamanan data penerima bansos agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan bansos PKH tahap 1 tahun 2025, berikut adalah langkah-langkah dan link yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan:
- Kunjungi website resmi cek bansos Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
- Masukkan data lengkap seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal Anda.
- Masukkan nama lengkap sesuai dengan data di KTP.
- Masukkan kode captcha yang ditampilkan.
- Klik “Cari Data”.
- Jika NIK Anda terdaftar sebagai penerima bansos PKH, informasi mengenai status penerimaan, keterangan, dan periode pemberian bantuan akan muncul.
- Jika NIK Anda tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.
Dari sisi nominal bantuan, pemerintah telah merumuskan kategori penerima dengan besaran dana yang berbeda-beda. Berikut adalah rincian nominal bansos PKH yang akan disalurkan kepada masyarakat:
- Balita (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap atau Rp 3.000.000 per tahun.
- Ibu hamil dan masa nifas: Rp 750.000 per tahap atau Rp 3.000.000 per tahun.
- Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp 225.000 per tahap atau Rp 900.000 per tahun.
- Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp 375.000 per tahap atau Rp 1.500.000 per tahun.
- Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp 500.000 per tahap atau Rp 2.000.000 per tahun.
- Lansia (70 tahun ke atas): Rp 600.000 per tahap atau Rp 2.400.000 per tahun.
- Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap atau Rp 2.400.000 per tahun.
Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat menerima bansos PKH 2025, antara lain:
- Terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Memiliki dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- Bukan merupakan anggota TNI, Polri, ASN, atau pegawai BUMN/BUMD.
- Tidak sedang menerima bantuan pemerintah lainnya, seperti BLT UMKM atau Kartu Prakerja.
- Termasuk dalam kategori penerima seperti ibu hamil, anak usia dini, siswa SD hingga SMA/SMK, lansia, dan penyandang disabilitas.
Dengan pencairan tahap pertama bansos PKH 2025 yang akan segera dilaksanakan, masyarakat yang memenuhi syarat dianjurkan untuk segera memeriksa status penerimaan mereka melalui website resmi Kemensos. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban keluarga penerima dan membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Pastikan untuk mengikuti prosedur dan memenuhi semua syarat agar Anda tidak kehilangan hak atas bantuan yang seharusnya diterima.
