Memasuki bulan suci Ramadhan 2025, pemerintah telah merilis aturan resmi mengenai jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan jadwal ibadah puasa. Penyesuaian ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, yang mengatur hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung ASN dalam menjalankan ibadah puasa dengan nyaman tanpa mengurangi produktivitas kerja.
Perubahan mendasar yang diatur dalam Perpres ini meliputi beberapa hal penting yang akan diberlakukan selama bulan Ramadhan. Berikut adalah rincian mengenai aturan jam kerja ASN selama bulan suci Ramadhan:
Total Jam Kerja Berkurang: Jam kerja ASN biasanya ditetapkan sebanyak 37,5 jam per minggu (tidak termasuk jam istirahat). Namun, selama Ramadhan, jam kerja akan dikurangi menjadi 32,5 jam per minggu. Perubahan ini bertujuan untuk memberi ASN lebih banyak waktu untuk beribadah selama bulan suci.
Jam Masuk Kerja Lebih Siang: Di hari-hari normal, ASN diharuskan masuk kerja pada pukul 07.30 waktu setempat. Namun, selama Ramadhan, jam masuk kerja akan dimundurkan menjadi pukul 08.00. Perubahan waktu ini menciptakan kesempatan bagi pegawai untuk lebih bersiap sebelum mulai bekerja, terutama dalam menjalani rutinitas berbuka puasa dan tarawih.
Durasi Jam Istirahat Lebih Singkat: Biasanya, hari Jumat memiliki waktu istirahat selama 90 menit. Namun, aturan baru ini memotong waktu istirahat menjadi hanya 60 menit selama bulan Ramadhan. Sementara itu, untuk hari kerja Senin hingga Kamis, durasi jam istirahat reguler yang sebelumnya 60 menit, kini dikurangi menjadi 30 menit. Ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan waktu kerja tanpa mengorbankan kesempatan beribadah.
- Kelebihan Jam Kerja Bisa Jadi Pertimbangan Kinerja: ASN yang memilih untuk bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan selama bulan Ramadhan, dapat mencatat waktu tambahan tersebut dalam penilaian kinerjanya. Kebijakan ini memberikan insentif tambahan bagi pegawai yang tetap menjaga komitmen terhadap pekerjaan mereka selama bulan puasa.
Dengan penyesuaian jam kerja ini, pemerintah berharap agar ASN dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah puasa mereka. Harapannya adalah ASN bisa tetap produktif dalam menjalankan tugas-tugasnya meskipun dalam keadaan berpuasa.
Penting untuk diperhatikan, penentuan awal bulan Ramadhan tidak bisa diputuskan secara sembarangan. Kementerian Agama Republik Indonesia akan melakukan sidang isbat pada 28 Februari 2025 untuk menentukan awal Ramadhan 2025. Sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari organisasi Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan ahli falak. Proses ini meliputi pemaparan data astronomi, verifikasi rukyatul hilal, dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.
Di sisi lain, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan awal Ramadhan berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal, yang jatuh pada 1 Maret 2025. Sementara itu, Idul Fitri diprediksi akan jatuh pada 30 Maret 2025. Dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat bersiap baik dari segi pekerjaan maupun ibadah untuk menyambut bulan suci Ramadhan dengan lebih baik.
Dengan penyesuaian yang diterapkan, diharapkan seluruh ASN dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik sekaligus menjaga produktivitas kerja mereka. Ini adalah langkah penting dalam mengharmonisasikan kebutuhan spiritual dan profesional dalam kehidupan sehari-hari ASN selama bulan Ramadhan.
