Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Daya Anagata Nusantara atau yang lebih dikenal dengan Danantara pada Senin, 24 Februari 2025. Lembaga ini dibentuk sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Inspirasi dari model Temasek Holdings di Singapura menjadikan Danantara sebagai lembaga yang diharapkan dapat mengelola dana besar dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi lainnya yang berpotensi meningkatkan perekonomian nasional.
Danantara memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan investasi negara. Lembaga ini fokus pada proyek-proyek nasional yang bersifat berkelanjutan dan memberikan dampak yang signifikan. Dengan adanya Danantara, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan investasi, sekaligus memastikan bahwa aset negara dikelola secara profesional untuk mendukung kemakmuran jangka panjang.
Pada tahap awal, Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar, antara lain:
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
3. PT PLN (Persero)
4. PT Pertamina (Persero)
5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
6. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
7. Mining Industry Indonesia (MIND ID)
Bergabungnya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) di dalam Danantara semakin memperkuat posisi lembaga ini. Dengan total pengelolaan aset yang diperkirakan mencapai USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.670 triliun, Danantara siap menjadi salah satu badan investasi terbesar di Indonesia.
Keistimewaan pertama dari Danantara adalah adanya ketentuan ‘kebal hukum’ bagi para pejabatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, pejabat Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul selama mereka memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut meliputi:
1. Tidak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan.
2. Mengelola investasi dengan itikad baik dan kehati-hatian.
3. Tidak memiliki benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.
4. Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.
Ekonom Senior INDEF, Didik J Rachbini, menjelaskan bahwa aturan ini mengubah paradigma dari anggapan bahwa setiap kerugian BUMN adalah kerugian negara. Sebagai langkah untuk mencegah kriminalisasi terhadap pejabat yang mengelola investasi, tetap diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan otoritas ini tidak disalahgunakan.
Meskipun memiliki prospek yang cerah, keberadaan Danantara juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak ekonomi dan risiko fiskal. Dengan pengalihan dividen dari tujuh BUMN besar yang dikelola, ada potensi peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, menegaskan bahwa kehilangan setoran dividen bisa berdampak signifikan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga defisit fiskal dapat meningkat hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah mitigasi, antara lain:
1. Meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset strategis negara.
3. Menyesuaikan kebijakan pengeluaran untuk mencegah defisit yang berlebihan.
4. Melakukan efisiensi dalam birokrasi dan menghemat pada sektor-sektor non-prioritas.
Danantara berfungsi sebagai strategi besar dalam pengelolaan investasi negara dengan tujuan akhir meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan terhadap defisit fiskal dan pengelolaan yang transparan tetap menjadi kunci yang harus diperhatikan untuk menjamin akselerasi pertumbuhan ekonomi tanpa menyisakan risiko bagi stabilitas keuangan negara. Hal ini membuat evaluasi berkala dan pengawasan terus-menerus menjadi penting untuk keberhasilan Danantara ke depan.
