Anggota Aplikasi Dream Book City (DBC) kini tengah menghadapi masalah serius setelah pengumuman terbaru dari pihak pengelola aplikasi yang mengharuskan mereka membayar pajak sebesar 10 persen. Kebijakan ini disampaikan secara resmi pada 23 Februari 2025 dan langsung menjadi sorotan publik, terutama karena banyak anggotanya yang tidak dapat melakukan pencairan dana mereka sejak beberapa waktu lalu.
Dalam pengumuman tersebut, DBC menjelaskan bahwa saldo dalam akun anggota kini dianggap mengandung pajak, sehingga untuk bisa melakukan pengambilan uang atau withdraw (WD), anggota wajib melakukan pengisian ulang saldo untuk menutupi pajak yang dikenakan. “Berdasarkan peraturan pemerintah, karena saldo akun DBC mengandung pajak 10%, saldo tersebut tidak dapat digunakan untuk menutupi selisih harga, sehingga perlu dilakukan pengisian ulang untuk menutupi selisih harga kelas,” tulis pengumuman tersebut.
Lebih lanjut, DBC mengancam akan menghapus akun anggota yang tidak membayar pajak dalam waktu yang ditentukan. “Jika Anda gagal menyelesaikan pengisian selisih harga tingkat D dalam periode 5 jam yang diberikan, semua dana di akun DBC Anda akan dianggap sebagai pendapatan ilegal,” lanjut pengumuman tersebut. Akibatnya, akun anggota dapat dihapus secara permanen dan semua informasi, termasuk saldo, akan hilang.
Adapun rincian pajak yang harus dibayarkan oleh anggota bervariasi tergantung pada kelas masing-masing, berikut rincian selisih yang harus dilunasi:
1. Karyawan D1: Rp94,500
2. Karyawan D2: Rp281,400
3. Karyawan D3: Rp1,050,000
4. Karyawan D4: Rp3,675,000
5. Karyawan D5: Rp12,915,000
6. Karyawan D6: Rp32,305,000
7. Karyawan D7: Rp51,075,000
8. Karyawan D8: Rp129,150,000
9. Karyawan D9: Rp193,620,000
10. Karyawan D10: Rp387,450,000
Setelah membayar pajak, DBC mengklaim bahwa anggota dapat melakukan penarikan dana mereka. Namun, kenyataannya, banyak anggota yang membayar pajak mengalami kesulitan untuk menarik dana meski telah melewati batas waktu 24 jam untuk proses tersebut. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa DBC merupakan aplikasi yang melakukan penipuan.
Berdasarkan laporan, banyak anggota baru yang kini menghadapi kerugian besar, apalagi bagi mereka yang belum sempat menarik dana sebelum kebijakan pajak tersebut diterapkan. Sementara itu, anggota lama mungkin masih memiliki aset di aplikasi, meskipun mereka juga merasakan dampak buruk dari kebijakan ini.
Aksi protes mulai muncul dari para anggota DBC, terutama dari mereka yang berdomisili di Jambi, yang mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan praktik penipuan ini. Mereka menyerukan agar pelaku penipuan ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami.
Situasi ini menunjukkan betapa rentannya pengguna aplikasi semacam ini jika tidak berhati-hati saat berinvestasi atau terlibat dalam program online. Praktik yang tidak jelas dan kebijakan mendadak seperti yang diterapkan oleh DBC layak disikapi dengan ketidakpercayaan dari masyarakat, sehingga kasus seperti ini harus menjadi pelajaran bagi calon investor di masa depan.
Penggunaan aplikasi yang tidak transparan berpotensi merugikan banyak orang, dan tindakan hukum yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penipuan lainnya. Anggota DBC kini berharap adanya keadilan dan pengembalian dana mereka yang hilang.
