7 Ciri-Ciri Kebijakan Fiskal yang Perlu Anda Ketahui

Bicara mengenai kebijakan fiskal, kita tidak dapat memisahkan topik ini dari peran pentingnya dalam perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal mencakup berbagai keputusan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, dan langsung memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Memahami ciri-ciri kebijakan fiskal menjadi penting dalam upaya menilai seberapa efektif kebijakan tersebut dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa ciri utama kebijakan fiskal yang perlu diketahui.

Ciri Kebijakan Fiskal

1. Mendorong Masuknya Investasi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Kestabilan ekonomi yang dihasilkan melalui kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Dengan adanya investasi, diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

2. Mendorong Pertumbuhan Pembangunan dan Ekonomi Negara

Pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran dan penerimaan negara melalui kebijakan fiskal. Hal ini bertujuan untuk mencapai kestabilan pembangunan dan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, dengan mengubah besaran pajak, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Memberikan Akses yang Lebih Baik ke Berbagai Layanan Masyarakat

Kebijakan fiskal juga fokus pada keadilan sosial. Sebagai contoh, program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan bertujuan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah agar dapat bertahan di tengah krisis, seperti yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Dengan cara ini, kebijakan fiskal berupaya menawarkan akses yang lebih baik terhadap layanan dan kebutuhan dasar masyarakat.

Pengertian Fiskal

Istilah fiskal berasal dari kata “fiscus” dalam bahasa Latin, yang merujuk pada pengelolaan keuangan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal merujuk pada berbagai langkah dan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan untuk mengatur kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal sangat berperan dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi negara.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk memengaruhi jalannya perekonomian, dengan fokus pada beberapa sasaran penting, antara lain:

1. Meningkatkan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya peningkatan pendapatan dari pajak dan sumber-sumber lain, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

2. Memperluas Lapangan Kerja dan Mengurangi Pengangguran

Kebijakan fiskal memiliki dampak signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Penyaluran dana untuk proyek-proyek infrastruktur, misalnya, dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memperkecil tingkat pengangguran, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang positif.

3. Menstabilkan Harga Barang dan Mengatasi Inflasi

Mengendalikan inflasi juga menjadi salah satu tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan yang tepat dapat membantu menstabilkan harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak terpuruk. Stabilitas harga barang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perekonomian negara.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Pemerintah menggunakan berbagai instrumen dalam kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi. Beberapa instrumen pentingnya meliputi:

1. Pajak

Pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Dengan mengubah tarif pajak, pemerintah dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Penurunan pajak dapat merangsang pertumbuhan, sementara kenaikan pajak dapat digunakan untuk mengurangi inflasi atau menutup defisit anggaran.

2. Pengeluaran Belanja

Pengeluaran pemerintah juga merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menyesuaikan belanja berdasarkan situasi perekonomian. Jika perekonomian mengalami kelesuan, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan.

3. Obligasi Publik

Penerbitan obligasi oleh pemerintah menjadi alternatif untuk mendapatkan dana. Masyarakat bisa berinvestasi dalam obligasi dan pemerintah akan membayar kembali dengan bunga. Ini menjadi solusi bagi pemerintah untuk menghimpun dana tanpa harus menaikkan pajak secara langsung.

Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, berdasarkan teori dan jumlah penerimaan serta pengeluaran. Berikut adalah rinciannya:

Kebijakan Fiskal Menurut Teori

1. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan ini mempertimbangkan dampak pengeluaran dan penerimaan terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesempatan kerja.

2. Kebijakan Fiskal yang Disengaja

Ini adalah kebijakan yang dirancang untuk menangani masalah ekonomi yang ada dengan cara mengubah pengeluaran dan pajak secara langsung.

3. Kebijakan Fiskal yang Tidak Disengaja

Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol fluktuasi siklus bisnis dan menciptakan stabilitas ekonomi tanpa rencana yang terprogram.

Kebijakan Fiskal Menurut Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

1. Kebijakan Fiskal Seimbang

Pengeluaran dan penerimaan berada pada angka yang sama, sehingga negara tidak memerlukan pinjaman eksternal.

2. Kebijakan Fiskal Surplus

Pendapatan pemerintah melebihi pengeluaran, yang dapat digunakan untuk mencegah inflasi.

3. Kebijakan Fiskal Defisit

Pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan, yang pada beberapa kondisi diperlukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meskipun dapat menyebabkan masalah jika terus-menerus terjadi.

Contoh Kebijakan Fiskal yang Berlaku di Indonesia

Beberapa contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan di Indonesia antara lain:

1. Program Amnesti Pajak pada tahun 2017.

2. Program Relaksasi Pajak selama periode pandemi COVID-19.

3. Subsidi untuk gas dan BBM untuk mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.

Perbedaan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Kebijakan moneter dan fiskal memiliki perbedaan mendasar dalam pelaksanaannya, di mana kebijakan fiskal lebih fokus pada pengeluaran dan penerimaan negara, sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijakan fiskal dikelola oleh Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter ditangani oleh Bank Indonesia.

Dengan memahami ciri-ciri dan implementasi kebijakan fiskal, masyarakat dapat lebih kritis terhadap berbagai langkah yang diambil pemerintah dalam mengatur ekonomi, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Kebijakan fiskal yang efektif diharapkan dapat menjadi pendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.